Pajak Tambang Galian 70% Harus Dikembalikan Lagi Kemasyarakat Melalui Desa

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

KDM Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa selama ini desa hanya menerima debu, jalan rusak, dan suara bising truk tambang.

KDM, Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan langsung ke desa terdampak.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan perubahan besar dalam pengelolaan pajak aktivitas pertambangan di Jawa Barat.

Ia ingin sebagian besar pendapatan dari sektor tambang tidak lagi hanya masuk ke kas daerah, tetapi langsung dirasakan masyarakat di wilayah tambang.

Menurut Dedi, sebanyak 70 persen pajak tambang seharusnya dikembalikan kepada desa tempat aktivitas tambang berlangsung.

Ia menilai langkah itu penting untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun terdampak kerusakan lingkungan dan aktivitas kendaraan tambang.

Dedi mengatakan masyarakat di kawasan tambang selama ini menanggung banyak dampak negatif, mulai dari jalan rusak, polusi debu, hingga gangguan aktivitas sehari-hari.

Namun manfaat ekonomi yang diterima warga dinilai belum sebanding dengan kerugian yang mereka alami.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini juga sedang mengevaluasi keberlanjutan aktivitas tambang di Bogor.

Kajian dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas tambang masih layak dilanjutkan dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat sekitar.

Selain itu, Dedi menilai pemerintah harus memikirkan masa depan warga setelah aktivitas tambang selesai.

Ia menyebut kawasan tambang tidak boleh dibiarkan kehilangan arah ekonomi setelah sumber daya alam habis dieksploitasi.

Menurutnya, pemerintah harus mulai menyiapkan sumber penghidupan baru bagi masyarakat sekitar tambang agar ekonomi warga tetap berjalan ketika aktivitas pertambangan berhenti.

Konsep pembangunan jangka panjang itu kini sedang dirumuskan oleh Pemprov Jawa Barat.

Selain membahas distribusi pajak, Pemprov Jawa Barat juga masih mengevaluasi rencana pembangunan jalan khusus tambang di Bogor.

Kajian dilakukan agar kebijakan pertambangan ke depan tetap memperhatikan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

Kontributor Jabar