Gapura Pancawaluya, Garut Hebat Berkelanjutan Terancam Jadi Slogan

GARUT 12 Juni 2026– Pembenahan tata kelola pendidikan di Kabupaten Garut dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah berbagai polemik yang terus mencuat sepanjang 2025–2026. Mulai dari tingginya angka anak tidak sekolah, persoalan administrasi pendidikan, polemik pengelolaan Korwil Pendidikan, hingga berbagai isu akuntabilitas birokrasi yang menjadi perhatian publik dan DPRD Garut.

Akademisi dan pemerhati kebijakan publik yang kerap getol menyuarakan kondisi Pendidikan, Adbur, menilai pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah dan pilar kesejahteraan. Karena itu, keberhasilan sektor pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan, tata kelola birokrasi, serta komitmen dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

“Saya mengamati beberapa permasalahan dan pemberitaan yang berkembang akhir-akhir ini. Kadisdik diduga mangkir ketika diundang rapat maupun audiensi oleh DPRD terkait berbagai polemik yang terjadi. Padahal komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Adbur.

Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai pengarah kebijakan sekaligus penanggung jawab utama terhadap kualitas layanan pendidikan di daerah. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi administratif.

Pendidikan Pancawaluya Masih Jauh dari Harapan

Adbur juga menyoroti konsep Pendidikan Pancawaluya yang saat ini menjadi arah pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Konsep tersebut menekankan pembentukan peserta didik yang memiliki karakter Cageur (sehat), Bageur (berakhlak baik), Bener (jujur dan berintegritas), Pinter (cerdas), serta Singer (gesit, kreatif, dan adaptif).

Menurutnya, cita-cita besar Pemprov Jabar tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi pendidikan di Kabupaten Garut.

“Pendidikan Pancawaluya sepertinya masih jauh dari harapan di Kabupaten Garut ini. Ketika masih banyak anak yang tidak sekolah, berbagai polemik birokrasi terus bermunculan, dan tata kelola pendidikan menjadi sorotan publik, maka kita harus jujur bahwa tujuan pendidikan yang ideal belum sepenuhnya tercapai,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Pancawaluya tidak boleh berhenti pada slogan atau seremoni semata.

“Bagaimana kita ingin melahirkan generasi yang pinter dan singer jika angka putus sekolah masih tinggi. Bagaimana kita ingin membentuk generasi yang bener dan bageur jika tata kelola birokrasi pendidikan justru menjadi sorotan. Dan bagaimana kita ingin mewujudkan generasi yang cageur jika akses pendidikan yang berkualitas belum dirasakan secara merata,” katanya.

Angka Putus Sekolah dan Kualitas Pendidikan Jadi Alarm

Berbagai indikator pendidikan menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Data yang pernah dibahas DPRD Garut menunjukkan jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah dan putus sekolah masih berada pada angka yang mengkhawatirkan.

Selain itu, perbedaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) antara sejumlah lembaga juga sempat menjadi sorotan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem pendataan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

Di sisi lain, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Garut masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Menurut Adbur, berbagai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis semata, melainkan cerminan dari kualitas tata kelola pendidikan daerah.

Polemik Birokrasi Pendidikan Perlu Dievaluasi

Sepanjang 2025–2026, publik juga dihadapkan pada berbagai polemik di lingkungan pendidikan, mulai dari persoalan pengelolaan Korwil Pendidikan, penundaan Surat Perintah Tugas (SPT), hingga berbagai isu administrasi dan akuntabilitas yang menjadi perhatian DPRD maupun masyarakat.

Adbur menilai banyaknya persoalan yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

“Kalau ibarat rumah, Kadisdik ini merupakan arsiteknya. Jika rumah bocor maka atapnya yang harus diperbaiki. Jika pondasinya yang rusak maka pondasinya yang harus diperkuat. Tetapi kalau hampir seluruh bagian rumah bermasalah, maka publik berhak bertanya apakah arsiteknya masih layak dipertahankan atau perlu diganti,” tandasnya.

Menurutnya, filosofi tersebut menggambarkan bahwa pemimpin birokrasi harus bertanggung jawab atas arah dan kualitas sistem yang dipimpinnya.

Tak Sejalan dengan Garut Hebat Berkelanjutan

Adbur menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan serangan terhadap individu tertentu, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan Kabupaten Garut yang berkelanjutan.

Ia menilai visi pembangunan daerah tidak akan tercapai apabila sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.

“Kita sering mendengar jargon Garut Hebat Berkelanjutan, tetapi bagaimana mungkin visi itu dapat terwujud jika tata kelola pendidikan masih menyisakan begitu banyak persoalan. Pendidikan adalah pondasi pembangunan daerah. Jika pondasinya rapuh, maka sulit berharap lahirnya generasi unggul yang mampu membawa Garut lebih maju,” ujarnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD untuk melakukan evaluasi secara objektif terhadap kinerja sektor pendidikan, mulai dari penanganan anak tidak sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, transparansi kebijakan, hingga kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar narasi pembangunan.

“Jangan sampai Pancawaluya hanya menjadi slogan, jangan sampai Indonesia Emas hanya menjadi mimpi, dan jangan sampai visi Garut Hebat Berkelanjutan pun hanya menjadi narasi di atas kertas. Masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa peningkatan kualitas pendidikan, penurunan angka putus sekolah, birokrasi yang responsif, serta kepemimpinan yang benar-benar memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Garut. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka tentu hal tersebut tidak sejalan dengan semangat Garut Hebat Berkelanjutan,” pungkas Adbur.

(Jajang ab)

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya