Data Pajak DKI Aman Usai Kebakaran Gedung Bapenda

JAKARTA, 9 Agustus 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan data pajak DKI tetap aman setelah Gedung Dinas Teknis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, terbakar pada Jumat (7/8) malam. Seluruh data perpajakan telah dicadangkan secara digital sehingga layanan tetap berjalan.

Data Pajak DKI Sudah Dicadangkan Digital

Pramono Anung mengatakan data perpajakan yang tersimpan di Gedung Bapenda DKI telah memiliki sistem pencadangan digital. Karena itu, kebakaran gedung tidak berdampak terhadap keamanan data milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Pramono, perpajakan merupakan salah satu fungsi utama yang berada di gedung tersebut. Namun, sistem pencadangan membuat data tetap tersedia meski gedung mengalami kerusakan akibat kebakaran.

“Untuk Bapenda sendiri yang berkaitan dengan perpajakan, karena itu memang core utamanya di gedung itu adalah berkaitan dengan perpajakan, alhamdulillah semuanya sudah di-backup secara digitalisasi. Sehingga dengan demikian tidak ada masalah terhadap data yang ada,” kata Pramono kepada wartawan di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Pemadaman Kebakaran Gedung Bapenda Selesai

Pramono menjelaskan penanganan kebakaran Gedung Bapenda DKI berlangsung sejak sekitar pukul 21.30 WIB pada Jumat (7/8). Operasi pemadaman kemudian dinyatakan selesai pada Minggu (9/8) siang.

Ia menilai proses penanganan kebakaran berlangsung cepat dan profesional. Dalam kejadian tersebut, satu orang sempat terjebak di lantai 15.

Satu Orang Berhasil Diselamatkan

Korban yang terjebak berhasil dievakuasi dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat, untuk mendapatkan penanganan medis.

Pramono juga memastikan keselamatan penghuni menjadi prioritas utama. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

Ruang Pengendalian Dishub Ikut Terdampak

Kebakaran juga berdampak pada ruang pengendalian Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang berada di lantai 16. Ruangan tersebut digunakan untuk memonitor pergerakan transportasi di Jakarta, termasuk pergerakan kendaraan VVIP.

Untuk menjaga fungsi pengendalian transportasi tetap berjalan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lokasi sementara sebagai backup. Pramono telah menyetujui pemindahan fungsi tersebut ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di kawasan MT Haryono.

“Pada saat kejadian saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kepala Dinas Perhubungan (Budi Awaluddin) dan akhirnya kita dan saya sudah menyetujui untuk Pusdatin yang ada di MT Haryono sebagai backup untuk menjalankan itu,” ujar Pramono.

Pemulihan Ditargetkan Maksimal Satu Bulan

Pramono menargetkan proses pemindahan sekaligus pemulihan sistem pengendalian transportasi dapat diselesaikan paling lama dalam waktu satu bulan.

Selama proses pemulihan berlangsung, sejumlah pengaturan lalu lintas dilakukan secara manual. Petugas ditempatkan di sejumlah simpang yang membutuhkan penanganan untuk memastikan arus transportasi tetap terkendali.

Meski demikian, Pramono memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu sistem transportasi Jakarta secara keseluruhan.

“Tetapi secara prinsip kami yakin bahwa pengaturan transportasi di Jakarta tidak akan terpengaruh,” katanya.

Layanan Perpajakan DKI Tetap Berjalan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga memastikan layanan perpajakan tetap berjalan meski gedung terdampak kebakaran. Menurutnya, keberadaan sistem pencadangan digital membuat pelayanan tidak bergantung sepenuhnya pada kondisi fisik gedung.

“Layanan perpajakan tetap berjalan karena data perpajakan DKI Jakarta telah memiliki sistem pencadangan digital,” ujar Rano dalam keterangannya, Minggu (9/8).

Untuk menjaga keamanan lokasi pascakebakaran, dua unit mobil pemadam dengan 10 personel tetap disiagakan di sekitar gedung.

Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki

Sementara itu, penyebab kebakaran Gedung Bapenda DKI masih dalam proses penyelidikan. Pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui sumber dan penyebab pasti munculnya api.

Sekitar 1.000 ASN Sementara WFH

Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan skema kerja sementara bagi sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di gedung terdampak kebakaran.

ASN dari sejumlah instansi, yakni Bapenda, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dishub, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), dan Bank Jakarta, sementara bekerja secara bergantian dari rumah atau kantor pemerintahan lainnya.

Kebijakan tersebut diterapkan selama proses pemulihan gedung dan layanan pemerintahan berlangsung. Dengan pengaturan tersebut, aktivitas pelayanan pemerintahan diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan faktor keselamatan pegawai.

Data Pajak DKI Tetap Aman

Kebakaran Gedung Bapenda DKI tidak mengganggu keamanan data perpajakan karena sistem telah memiliki pencadangan digital. Pemprov DKI juga menyiapkan backup untuk fungsi pengendalian transportasi yang terdampak.

Selain memastikan layanan tetap berjalan, pemerintah daerah kini berfokus pada pemulihan gedung, pengamanan lokasi, serta penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran.

Penulis : Amanda

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya