Dukung Penertiban Angkot Tua, Pemuda Katolik Bogor Barat Ajukan Lima Usulan

Ex-pose.net, BOGOR – Pemuda Katolik Komisariat Anak Cabang (KOMAC) Bogor Barat menyambut terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rasionalisasi, Peremajaan, dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Namun, organisasi tersebut meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan langkah konkret agar kebijakan itu tidak berdampak negatif terhadap sopir dan pemilik angkot.

Ketua Pemuda Katolik KOMAC Bogor Barat, Ludgerus Mashur Basana Manik, menilai kebijakan yang membatasi operasional angkot berusia di atas 20 tahun merupakan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki sistem transportasi di Kota Bogor.

Menurutnya, keberadaan angkot tua yang kerap berhenti sembarangan dan menunggu penumpang di badan jalan selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan di sejumlah ruas jalan Kota Bogor.

“Kami mendukung penuh upaya Pemkot Bogor menata transportasi publik. Kota Bogor membutuhkan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Ludgerus, Rabu (17/6/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi Perwali harus memperhatikan nasib ribuan sopir dan pemilik angkot yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Ludgerus mengatakan penertiban armada tua tidak boleh hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga harus dibarengi dengan program pendampingan dan dukungan bagi pelaku usaha angkutan umum.

“Kami khawatir jika penertiban dilakukan tanpa solusi yang jelas. Peremajaan armada membutuhkan biaya besar, sementara tidak semua pemilik angkot memiliki akses pembiayaan yang memadai,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Pemuda Katolik KOMAC Bogor Barat menyampaikan lima tuntutan kepada Pemkot Bogor.

Pertama, menyusun dan mempublikasikan peta jalan atau roadmap peremajaan transportasi yang jelas dan terukur. Kedua, menyiapkan skema bantuan maupun kemudahan akses pembiayaan bagi pengusaha angkot dan sopir yang terdampak.

Ketiga, membuka ruang dialog berkelanjutan dengan sopir dan pemilik angkot selama proses implementasi kebijakan berlangsung. Keempat, mempercepat kajian mengenai moda transportasi pengganti yang terintegrasi dan dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Bogor.

Kelima, memastikan penegakan Perwali dilakukan secara adil, transparan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Ludgerus menegaskan pihaknya siap terlibat dalam proses pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah agar reformasi transportasi di Kota Bogor dapat berjalan sesuai tujuan.

“Perwali ini adalah langkah awal yang baik. Kami ingin memastikan kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat sekaligus tetap memperhatikan aspek sosial bagi pihak yang terdampak,” tutupnya.

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya