Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Ajukan Dua Gugatan Praperadilan

JAKARTA, 4 Agustus 2026 – Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memutuskan mengajukan dua gugatan praperadilan terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kedua permohonan tersebut akan diajukan secara terpisah untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Kuasa Hukum Siapkan Dua Gugatan Praperadilan

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah mengumumkan rencana pengajuan dua gugatan praperadilan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).

Salah satu kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, mengatakan kedua permohonan diajukan secara terpisah karena memiliki objek pengujian yang berbeda.

Menurut Firman, gugatan praperadilan pertama ditujukan untuk menguji tindakan Kejaksaan Agung dalam menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) beserta tindakan penahanan yang dilakukan terhadap kliennya.

“Permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan,” ujar Firman.

Permohonan Kedua Uji Tindakan Penyidik Kepolisian

Firman menjelaskan, permohonan praperadilan kedua akan menguji tindakan penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani Polda Metro Jaya maupun Kortas Tipidkor Polri.

Objek yang akan diuji meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan hukum lain yang dilakukan selama proses penyidikan.

Selain itu, tim kuasa hukum juga akan meminta pengadilan menguji tindakan penyidik terkait pengambilalihan penanganan perkara dan langkah-langkah penyidikan lainnya yang dinilai perlu memperoleh kepastian hukum.

Tim Kuasa Hukum Soroti Dasar Penetapan Tersangka

Anggota tim kuasa hukum, Muhammad Farizi, menyatakan pihaknya melihat adanya persoalan hukum dalam penetapan tersangka TPPU yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, terdapat aspek yang berkaitan dengan tindak pidana asal (predicate crime) yang menjadi dasar penerapan pasal TPPU. Selain itu, tim kuasa hukum juga menilai terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam proses penahanan.

Farizi mengatakan persoalan tersebut akan menjadi salah satu materi yang diuji melalui mekanisme praperadilan.

Penggeledahan hingga Pencekalan Ikut Digugat

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Hermawanto, menyampaikan bahwa permohonan praperadilan kedua tidak hanya menguji penetapan tersangka.

Tim advokasi juga akan meminta pengadilan menguji keabsahan tindakan penggeledahan, penyitaan, larangan bepergian ke luar negeri atau pencekalan, supervisi, pengendalian penyidikan, hingga pengambilalihan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya oleh Kortas Tipidkor Polri.

Menurut Hermawanto, terdapat persoalan hukum yang dinilai mendasar terkait keabsahan surat perintah penyidikan yang menjadi dasar tindakan penyidik. Selain itu, pihaknya juga menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam pelaksanaan penggeledahan, penyitaan, serta penetapan tersangka.

Praperadilan Disebut Hak Tersangka

Kuasa hukum Febrie lainnya, Febri Diansyah, menegaskan bahwa pengajuan praperadilan bukan merupakan upaya untuk menghindari proses hukum.

Menurutnya, mekanisme praperadilan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka untuk menguji apakah tahapan hukum yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia mengatakan keputusan untuk menempuh jalur praperadilan telah diambil oleh tim kuasa hukum. Adapun pendaftaran gugatan dijadwalkan dilakukan pada Rabu (5/8) atau Kamis (6/8) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Febri menambahkan, rincian mengenai waktu pendaftaran akan disampaikan setelah seluruh administrasi pengajuan selesai dipersiapkan.

Penulis : Amanda

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya