EX-POSE.NET, JAKARTA || Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bakal menyodorkan nama calon Direktur Jenderal Imigrasi yang baru ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Minggu, (11/09/2022).
Kader PDI Perjuangan tersebut menyebut proses open bidding alias lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi ini sebenarnya sudah diproses sejak satu bulan yang lalu.
“Tinggal proses akhir,” kata dia saat dihubungi, Minggu, 11 September 2022.
Nanti tiga nama dibawa ke TPA (Tim Penilaian Akhir), tinggal proses akhir penentuan tiga besar.” Tapi Yasonna belum merinci apakah tiga besar yang terpilih akan langsung disodorkan untuk langsung ditunjuk oleh Jokowi.
Pernyataan ini disampaikan Yasonna merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di kantor Imigrasi. Kekesalan disampaikan Jokowi dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022.
Yasonna hadir dalam rapat tersebut, bersama sejumlah menteri lainnya.
Dalam rapat, Jokowi menyebutkan bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Keluhan datang dari investor hingga turis, yang ingin mendapatkan Kitas.
Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol, sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan” kata kepala negara.
Jokowi memerintahkan agar kondisi semacam ini diubah total menjadi aura memudahkan dan melayani.
Kalau perlu, kata Jokowi di depan Yasonna, Dirjen Imigrasi dan bawahannya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi. “Saya terus terang dapet suara-suara seperti ini juga malu,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Dijabat Pelaksana Tugas”
Jabatan Dirjen Imigrasi sebenarnya saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas yaitu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana.
Widodo sudah memegang jabatan itu sejak 20 Juni 2021, menggantikan pejabat sebelumnya yang masuk masa pensiun Jhoni Ginting.
Baru pada 27 Juli 2022, Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Dirjen Imigrasi.
Seleksi ini dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Komisaris Jenderal Andap Budhi Revianto jadi Ketua Panitia Seleksi. Proses sedang berlangsung dalam sudah memasuki tahap wawancara seleksi terbuka.
Dikutip dari laman resmi (tim) wawancara sedianya bakal digelar Senin, 12 September 2022. Tapi telah ada pengumuman penundaan dari panitia.
Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut tentang pelaksanaan wawancara,” demikian isi surat pengumuman di laman tersebut. (Rvi/tim)
Respon (1)