Eldy Supriadi Presidium RRG Tekankan Bupati Garut Segera Ambil Tindakan Tegas Terhadap Kadisdik

GARUT.(07-juni-2026),Polemik terkait pengangkatan sejumlah Koordinator Wilayah (Korwil) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terus menjadi sorotan berbagai kalangan. Salah satu kritik keras datang dari Eldy Supriadi selaku Presidium RRG (Ruang Rakyat Garut) yang menilai proses pengangkatan Korwil tersebut diduga mengandung unsur cacat maladministrasi dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Eldy Supriadi menegaskan bahwa Bupati Garut harus segera mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kredibilitas birokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Eldy menjelaskan bahwa setiap proses pengangkatan pejabat atau penugasan dalam struktur pemerintahan harus berpedoman pada aturan yang berlaku, mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi negara. Apabila ditemukan adanya prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi, maka pemerintah daerah wajib melakukan koreksi demi menjaga integritas institusi.

“Kami dari Ruang Rakyat Garut meminta Bupati Garut untuk segera mengambil tindakan tegas. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran administrasi atau maladministrasi dalam proses pengangkatan Korwil, maka harus ada evaluasi dan peninjauan kembali sesuai aturan yang berlaku,” tegas Eldy.

Menurutnya, jabatan Korwil memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di tingkat wilayah. Oleh karena itu, proses pengangkatan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan polemik maupun kecemburuan di kalangan aparatur pendidikan.

RRG juga menilai bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas dan instansi terkait, guna memastikan seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah berjalan sesuai prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Eldy menambahkan bahwa masyarakat Garut menginginkan adanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memberikan contoh yang baik dalam penerapan aturan. Oleh sebab itu, setiap dugaan penyimpangan administrasi harus ditindaklanjuti secara profesional dan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan.

Lebih lanjut, ia berharap Bupati Garut dapat menunjukkan kepemimpinan yang tegas dalam menyikapi persoalan tersebut. Langkah evaluasi dianggap penting bukan hanya untuk menyelesaikan polemik yang berkembang saat ini, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas birokrasi dan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Ruang Rakyat Garut menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Eldy Supriadi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Garut.

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana, objektif, dan sesuai aturan. Kepentingan dunia pendidikan serta pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai polemik administrasi mengganggu fokus pembangunan pendidikan di Kabupaten Garut,” pungkasnya.(opx)

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya