Berawal Dari Kasus Aa, Adbur Ajak Cek NISN Serentak

GARUT 7 Juni 2026 – Aktivis pendidikan sekaligus penerima kuasa keluarga AA, Ade Burhanudin (Adbur), mengajak para orang tua, siswa, mahasiswa, serta masyarakat Kabupaten Garut untuk melakukan pengecekan data pendidikan secara serentak, khususnya terkait Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan data administrasi kependudukan.

Ajakan tersebut disampaikan menyusul belum terungkapnya secara jelas persoalan yang menimpa seorang perempuan berinisial AA, yang diduga mengalami kendala administrasi pendidikan saat hendak melanjutkan kuliah.

Menurut Adbur, hingga saat ini kasus yang dialami AA masih dalam tahap penelusuran dan belum menemukan titik terang. Namun dari hasil pengecekan yang dilakukan terhadap sejumlah teman sekelas AA, hampir seluruh data pendidikan mereka terdeteksi dan muncul dalam sistem.

“Kami sudah melakukan pengecekan terhadap beberapa sampel teman sekelas AA. Hasilnya, data mereka muncul dan terdeteksi dengan baik. Justru kondisi AA yang menjadi pertanyaan dan harus ditelusuri lebih lanjut,” ujar Adbur kepada GarutNewsToday.

Garut Darurat Data

Adbur menilai persoalan yang dialami AA harus menjadi alarm bagi seluruh masyarakat. Ia bahkan menyebut Kabupaten Garut saat ini sedang menghadapi persoalan serius terkait validitas dan sinkronisasi data, baik data kependudukan maupun data pendidikan.

“Menurut saya, Garut sedang darurat data. Bukan hanya data siswa, tetapi juga data kependudukan. Banyak pelayanan publik sekarang berbasis data digital. Kalau datanya bermasalah, masyarakat yang akan dirugikan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa era digital menuntut seluruh warga untuk memastikan data administrasi mereka tercatat dengan benar dalam sistem pemerintah.

Ajak Warga Cek Data Pendidikan dan Kependudukan

Adbur mengimbau masyarakat untuk tidak menunggu sampai mengalami masalah seperti yang dialami AA. Ia meminta orang tua yang memiliki anak di jenjang pendidikan dasar, menengah, atas, hingga perguruan tinggi untuk segera melakukan pengecekan data secara mandiri.

“Saya mengajak seluruh orang tua agar mengecek NISN anak-anaknya, memastikan data kependudukan lengkap, dan segera melaporkan apabila ada kesalahan atau data yang tidak ditemukan dalam sistem online,” ujarnya.

Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat mencegah munculnya persoalan administrasi yang berpotensi menghambat pendidikan, pekerjaan, maupun pelayanan publik lainnya di masa depan.

Pelayanan Publik Kini Berbasis Sistem Elektronik

Adbur menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh pelayanan pemerintahan telah bertransformasi ke sistem digital dan berbasis elektronik.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks pendidikan, berbagai layanan seperti NISN, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pendaftaran sekolah, hingga penerimaan mahasiswa baru kini sangat bergantung pada validitas data digital.

“Kalau data tidak benar atau tidak sinkron, maka pelayanan publik juga akan terganggu. Karena itu, data menjadi sangat penting dalam era digital sekarang,” jelasnya.

Kewajiban Negara dan Warga Negara

Dalam perspektif administrasi publik dan hukum tata negara, negara memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dan menjamin hak warga negara, termasuk hak memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945.

Namun di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan data yang benar serta melengkapi administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga harus aktif memastikan data diri dan data anak-anaknya benar. Hak dan kewajiban harus berjalan beriringan,” kata Adbur.

Jangan Sampai Terjadi pada Anak Lain

Adbur berharap kasus yang menimpa AA dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih peduli terhadap pentingnya validitas data administrasi.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari gerakan pengecekan data ini bukan untuk mencari kesalahan siapa pun, melainkan untuk mencegah munculnya korban-korban baru akibat persoalan administrasi yang tidak terdeteksi sejak dini.

“Jangan sampai ada lagi anak-anak yang ketika hendak kuliah, melamar pekerjaan, atau mengurus administrasi penting justru terkendala karena data mereka bermasalah. Lebih baik dicek dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari,” pungkasnya.

(Jajang ab)

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya