Dugaan Transaksi Proyek APBD Seret Oknum Pimpinan DPRD Garut, Aktivis Desak Penyelidikan Menyeluruh

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

Garut, 19 Mei 2026, Dugaan praktik “jual-beli” proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyeret salah satu oknum unsur pimpinan DPRD Kabupaten Garut memicu sorotan publik. Kasus tersebut mencuat setelah seorang pengusaha lokal dikabarkan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat janji proyek pemerintah yang diduga tidak terealisasi.

Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai perkara tersebut tidak cukup dipandang sebagai persoalan pribadi atau sengketa utang-piutang semata. Organisasi sipil itu meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan hingga praktik transaksional proyek pemerintah.

Ketua GIPS, Ade Sudrajat, mengatakan dugaan keterlibatan figur pada level pimpinan DPRD menjadi persoalan serius karena menyangkut integritas lembaga legislatif daerah.

> “Jika benar ada janji proyek APBD yang disertai aliran uang, maka persoalan ini harus dibuka secara terang. Publik berhak mengetahui apakah ada penyalahgunaan pengaruh atau kewenangan dalam proses tersebut,” kata Ade Sudrajat, Selasa (19/5/2026).

Menurut Ade, kasus ini juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas terkait tata kelola dan transparansi di lingkungan DPRD Garut. Ia mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya beberapa kali mengajukan permohonan dokumen dan informasi publik terkait pengawasan anggaran, namun respons yang diterima dinilai tidak maksimal.

> “Keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi komitmen lembaga legislatif. Ketika akses terhadap dokumen anggaran sulit diperoleh, publik tentu akan mempertanyakan ada atau tidaknya persoalan dalam tata kelola,” ujarnya.

GIPS mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut segera melakukan pemeriksaan etik terhadap oknum yang disebut dalam kasus tersebut. Selain itu, Kepolisian dan Kejaksaan diminta tidak berhenti pada aspek perdata, tetapi juga menelusuri kemungkinan unsur pidana korupsi, gratifikasi, maupun praktik percaloan proyek daerah.

Pengamat menilai dugaan transaksi proyek APBD menjadi isu sensitif karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Apalagi, DPRD memiliki fungsi strategis dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Garut terkait dugaan yang beredar tersebut.

GIPS mengaku akan terus mengawal perkembangan kasus dan meminta masyarakat ikut mengawasi proses penanganannya agar berjalan transparan serta tidak berhenti di tengah jalan.(opx)