EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
WASHINGTON, 26 Februari 2026 — Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta dua anggota Kongres dari Partai Demokrat, Rashida Tlaib dan Ilhan Omar, untuk dideportasi setelah keduanya meneriaki dirinya saat pidato kenegaraan di Capitol, Selasa (24/2).
Pernyataan itu disampaikan Trump melalui media sosial pada Rabu (25/2) dan langsung memicu kontroversi politik nasional.
Pernyataan keras tersebut menjadi sorotan karena menyasar dua anggota DPR yang merupakan warga negara Amerika Serikat dan terpilih secara sah melalui pemilu.
Trump Serukan Deportasi Lewat Media Sosial
Trump menyampaikan pernyataan tersebut melalui platform media sosial miliknya, Truth Social. Dalam unggahannya, ia menilai tindakan Tlaib dan Omar saat pidato sebagai perilaku yang tidak pantas dan merugikan negara.
Menurut Trump, politisi yang dinilai “merusak Amerika” seharusnya “dikirim kembali ke tempat asalnya secepat mungkin”. Ia juga menuding keduanya sebagai figur politik yang tidak mendukung kepentingan nasional.
Pernyataan itu segera memicu perdebatan luas di kalangan politisi, pengamat hukum tata negara, hingga organisasi hak sipil. Banyak pihak mempertanyakan dasar hukum dari seruan deportasi tersebut, mengingat Tlaib dan Omar adalah warga negara AS.
Insiden Interupsi Saat Pidato Kenegaraan
Kritik Terhadap Kebijakan Imigrasi
Kericuhan terjadi ketika Trump menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Kongres AS. Dalam sesi tersebut, Tlaib dan Omar terdengar meneriakkan protes yang berkaitan dengan kebijakan imigrasi pemerintah.
Keduanya menyoroti operasi penegakan hukum oleh U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak fatal terhadap sejumlah warga, termasuk konstituen di negara bagian Minnesota.
Aksi interupsi itu berlangsung singkat namun cukup mencuri perhatian publik dan media internasional.
Tudingan Terkait Kematian Warga Minnesota
Ilhan Omar menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kematian dua warga Minnesota dalam operasi terpisah yang melibatkan aparat imigrasi pada Januari lalu. Dua warga tersebut, Alex Jeffrey Pretti dan Renee Good, dilaporkan tewas setelah insiden penembakan saat memprotes operasi penegakan hukum.
Melalui akun media sosial X, Omar menegaskan bahwa ia menyampaikan protes tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada konstituennya.
“Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan,” tulisnya, seraya menegaskan bahwa kritiknya ditujukan pada kebijakan, bukan pada institusi negara secara keseluruhan.
Kontroversi Hukum dan Politik
Status Kewarganegaraan
Secara hukum, deportasi hanya dapat diberlakukan terhadap non-warga negara. Rashida Tlaib lahir di Michigan dan merupakan warga negara AS sejak lahir. Sementara Ilhan Omar lahir di Somalia, namun telah menjadi warga negara AS melalui proses naturalisasi sejak lama.
Pakar hukum tata negara menilai seruan deportasi terhadap warga negara tidak memiliki dasar konstitusional. Amandemen Keempat Belas Konstitusi AS menjamin kewarganegaraan bagi individu yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat.
Karena itu, sejumlah analis menyebut pernyataan Trump lebih bersifat retorika politik dibanding langkah kebijakan konkret.
Polarisasi Politik Kian Tajam
Insiden ini mencerminkan meningkatnya polarisasi antara Partai Republik dan Demokrat. Hubungan kedua kubu memang memanas dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait isu imigrasi, keamanan perbatasan, serta kebijakan penegakan hukum federal.
Pendukung Trump menilai tindakan interupsi saat pidato kenegaraan sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap institusi kepresidenan. Sebaliknya, kubu Demokrat menilai kritik di ruang sidang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi.
Sejumlah organisasi hak sipil juga menyuarakan keprihatinan atas penggunaan narasi “kembali ke negara asal”, yang dinilai sensitif dan berpotensi memperkeruh hubungan sosial di tengah masyarakat multikultural Amerika.
Dampak Politik Jangka Panjang
Kontroversi ini diperkirakan akan berdampak pada dinamika politik menjelang agenda legislatif berikutnya. Isu imigrasi kembali menjadi titik sentral perdebatan nasional.
Selain itu, pernyataan Trump berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan kampanye oleh kedua kubu. Bagi Partai Republik, isu ketegasan terhadap imigrasi ilegal tetap menjadi daya tarik utama basis pemilih konservatif. Sementara bagi Demokrat, insiden ini dapat memperkuat narasi perlindungan hak sipil dan supremasi konstitusi.
Pengamat politik menilai eskalasi retorika semacam ini berisiko memperdalam jurang perbedaan politik di Amerika Serikat, terutama menjelang musim politik yang semakin intens.
Sumber Berita
Reuters , akun media sosial Truth Social dan X
Baca Juga : APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun, Belanja Tumbuh 25,7 Persen
