Yudha Puja Turnawan Gelar Reses di Sukagalih, Warga Usulkan Perbaikan Jalan, Rutilahu, dan Bantuan UMKM

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

GARUT.(18-Mei-2026),Reses Anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2024–2029 masa sidang III tahun 2026 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 digelar di Kampung Sindanggalih, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Perempuan Kepala Keluarga, Pengobatan Gratis, dan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)”.

Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menyampaikan bahwa kegiatan reses ini dihadiri oleh perwakilan dari 20 RW di Kelurahan Sukagalih. Dalam kegiatan tersebut, sebagian besar peserta menyoroti persoalan perempuan kepala keluarga atau janda, yang dikategorikan sebagai wanita rawan sosial ekonomi dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurut Yudha, perhatian terhadap kelompok tersebut sejalan dengan berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan perhatian dari negara.

Dalam kegiatan reses tersebut, sejumlah Perangkat Daerah turut hadir Kepala Dinas LH,Kepala Dinas Disdukcapil,Kepala Dinas Koprasi,Camat Tarogong kidul, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dinas Koperasi dan UMKM, misalnya, memaparkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh bantuan kewirausahaan. Selain itu, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan penjelasan terkait program-program yang dapat diakses masyarakat.

Yudha juga meminta Bappeda Kabupaten Garut, melalui Kepala Bappeda Asep Purnama Hidayat, untuk mencatat seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Kelurahan Sukagalih sebagai pusat pemerintahan seharusnya mendapatkan prioritas pembangunan dari berbagai perangkat daerah.

Salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga adalah terkait kondisi infrastruktur jalan kabupaten di wilayah Kelurahan Sukagalih yang masih rusak. Yudha mencontohkan ruas jalan dari Babakanloa menuju Haurpanggung yang saat ini kondisinya memerlukan perbaikan. Selain itu, terdapat beberapa ruas jalan yang belum di-hotmix sehingga ia meminta Dinas PUPR Kabupaten Garut untuk memprioritaskan perbaikan jalan tersebut.

Selain persoalan jalan, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lainnya, di antaranya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), perbaikan saluran drainase, serta perbaikan kirmir. Warga RW 4 juga menyampaikan kebutuhan perbaikan saluran drainase yang dinilai sudah tidak memadai.

Dalam kesempatan itu, warga juga menyampaikan permasalahan yang dialami penghuni Perumahan Griya Pamoyanan 1, di mana sejumlah warga yang telah melunasi pembayaran rumah belum menerima sertifikat kepemilikan. Menanggapi hal tersebut, Yudha meminta Ketua RW 17, Jaka, untuk membuat surat permohonan audiensi agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak pengembang guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

Sebagai wakil rakyat, Yudha menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan masa istirahat sidang yang dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi. Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh negara sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Berbagai aspirasi yang disampaikan warga, seperti penerangan jalan umum (PJU), bantuan UMKM, hingga berbagai kebutuhan pembangunan lainnya, akan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD. Ia juga meminta kepada pihak kelurahan agar setiap usulan masyarakat disertai proposal resmi, sehingga dapat diajukan dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.

Selain itu, Yudha juga menyoroti persoalan BPJS Kesehatan PBI bagi masyarakat miskin yang sering kali tiba-tiba menjadi nonaktif. Menurutnya, sebagian besar kasus nonaktif tersebut berasal dari program yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Garut dapat melakukan substitusi melalui APBD bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga mendorong agar pihak terkait melakukan pendataan dan pemetaan masyarakat miskin yang BPJS-nya tidak aktif, sehingga dapat segera diaktifkan kembali menggunakan anggaran tahun 2026. Dalam hal ini, ia meminta kepada pihak kelurahan dan para ketua RW untuk berkoordinasi dalam melakukan pendataan warga yang benar-benar tidak mampu.

Yudha juga menyinggung kerja sama dengan pihak optik yang berada di Jalan Ahmad Yani untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan bantuan kesehatan tambahan.

Di akhir kegiatan, Yudha berharap seluruh aspirasi masyarakat Kelurahan Sukagalih dapat diperjuangkan secara bertahap melalui kebijakan dan program pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, meskipun tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan dalam waktu singkat.

Namun demikian, ia optimistis bahwa melalui komunikasi dan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, berbagai kebutuhan warga dapat secara bertahap diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sukagalih.(opx)