APDESI Merah Putih Jabar Gelar Unjuk Rasa Damai, Ini Masalahnya?

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

KARAWANG, 6 April 2026 – Atmosfer di pusat Kabupaten Karawang mencekam saat ribuan pemimpin desa se-Jawa Barat mengepung gerbang salah satu korporasi besar dalam sebuah aksi solidaritas tanpa preseden, Senin (6/4/2026). Aksi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan peringatan keras dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) terhadap pola-pola intimidasi yang menimpa aparatur desa di Wanasari.

Benturan fisik yang terjadi antara perangkat desa dengan pihak pengamanan PT Pertiwi Lestari beberapa waktu lalu dianggap sebagai puncak gunung es dari pengabaian terhadap eksistensi desa sebagai pilar negara.

“Satu Dicubit, Seluruh Desa Menjerit!”

H. Sukarya WK, tokoh sentral yang memimpin barisan DPD APDESI Merah Putih Jawa Barat, menegaskan bahwa pergerakan hari ini adalah bentuk pertahanan diri kolektif. Dengan nada bicara yang dalam dan penuh wibawa, ia menyampaikan bahwa kedaulatan desa tidak bisa ditukar dengan nilai investasi apa pun.

“Negara ini berdiri di atas tanah desa. Maka, siapa pun yang berinvestasi di sini harus tunduk pada etika dan penghormatan terhadap tuan rumah,” tegas H. Sukarya di podium aksi. “Insiden Wanasari adalah bukti nyata bahwa jika kita diam, martabat kita akan terus diinjak. Hari ini kami berdiri untuk mengatakan: cukup!”

Dukungan Solid dari Priangan Timur

Solidaritas ini melampaui batas geografis. Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut, H. Oban, yang hadir langsung di lokasi, menyatakan bahwa seluruh kepala desa di Garut siap bergerak jika tuntutan perlindungan hukum tidak segera dipenuhi.

Senada dengan itu, Asep Haris, pengurus DPC APDESI Garut yang juga Kepala Desa Sukalillah, menyampaikan pesan kuat melalui pernyataan resminya. “Aparatur desa bukan sekadar pelayan, kami adalah representasi negara di tingkat paling bawah. Jika perlindungan hukum kami rapuh, maka pelayanan publik juga dalam bahaya. Kami menuntut keadilan bagi rekan-rekan kami di Wanasari!” ungkapnya.

Tuntutan Utama: Proteksi Hukum dan Kemitraan Setara

Dalam aksi massa ini, terdapat tiga poin tuntutan mendasar yang disuarakan dengan lantang:

1. Pengusutan Tuntas: Mendesak kepolisian menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan represif terhadap perangkat desa.

2. Payung Hukum Proteksi: Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merumuskan regulasi khusus yang melindungi kepala desa dalam menjalankan tugas negara di wilayah konflik agraria.

3. Audit Hubungan Industrial: Mewajibkan korporasi untuk memposisikan desa sebagai mitra strategis, bukan objek yang diintimidasi oleh ormas binaan perusahaan.

Pesan hari ini sangat jelas: Solidaritas ribuan kepala desa ini adalah alarm bagi pemerintah dan dunia usaha. Jika satu martabat desa dilecehkan, maka seluruh Jawa Barat siap bergerak dalam gelombang yang lebih besar.        (Undang Wiga)