EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Kabupaten Garut —9 April 2026 Pemerintah daerah melalui Abdusy Syakur Amin resmi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi dan pencegahan praktik pinjaman ilegal yang marak di tengah masyarakat, termasuk yang dikenal sebagai “bank keliling” dan “bank emok”.
Surat edaran bernomor 500.3/1104/DKU tersebut dikeluarkan pada 8 Maret 2026 dan ditujukan kepada para camat, kepala desa, lurah, hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda di seluruh wilayah Garut.
Baca berita lain disini: Sinergi Puskesmas dan Desa Sukaratu Berbuah Positif, Tembus 90,1 Persen Capaian ORI
Dalam edaran tersebut, Bupati menegaskan bahwa praktik pinjaman ilegal, baik secara langsung maupun melalui media digital, telah menimbulkan berbagai persoalan serius. Di antaranya bunga dan denda yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, tekanan psikologis, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca berita lain disini: Embun Pagi SMPN 1 Sukawening: Bangun Disiplin, Perkuat Karakter, Dan Cetak Generasi Berprestasi
“Pinjaman ilegal seperti bank keliling dan bank emok seringkali menjerat masyarakat kecil dengan sistem bunga tinggi dan penagihan yang tidak manusiawi,” demikian inti pesan dalam surat edaran tersebut.
Baca berita lain disini: Akses Lumpuh! Longsor Putus Jalur Ke Pantai, Warga Cigareleng Was-Was Longsor Susulan
Pemerintah Kabupaten Garut memandang perlu langkah terpadu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencegah meluasnya praktik tersebut. Surat edaran ini juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan lembaga masyarakat dalam melakukan pengawasan dan edukasi.
Adapun tujuan utama dari kebijakan ini meliputi:
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjaman ilegal
Mencegah berkembangnya praktik rentenir berkedok layanan keuangan
Melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi, sosial, dan hukum
Mendorong penggunaan layanan keuangan resmi yang aman dan legal
Dalam implementasinya, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penawaran pinjaman tanpa izin, baik melalui pesan singkat, media sosial, aplikasi, maupun penawaran langsung di lingkungan sekitar.
Selain itu, warga juga diminta untuk tidak menggunakan jasa pinjaman dari pihak yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas berwenang. Pemerintah daerah juga mendorong aparat desa dan lembaga terkait untuk aktif melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri pinjaman ilegal.
Sebagai alternatif, masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan layanan keuangan legal seperti koperasi resmi dan lembaga keuangan yang terdaftar serta diawasi oleh pemerintah.
Bupati Garut berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah praktik pinjaman ilegal, sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari jeratan rentenir di wilayah Kabupaten Garut.(Red)
