Forkoda PPDOB Jawa Barat Sampaikan Aspirasi Pemekaran Daerah ke DPD RI, Desak Moratorium Segera Dicabut

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

Jakarta, Selasa (28/4/2026) — Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Provinsi Jawa Barat menyampaikan secara langsung surat aspirasi percepatan pemekaran daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pertemuan di Ruang VIP Lantai 2, Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (28/4/2026) siang.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Umum Forkoda PPDOB Jawa Barat Muhammad Sufyan Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat, Staf Komite I DPD RI Fahri Okta, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Barat Azis Zulficar Aly Yusca, serta sejumlah anggota Komisi I DPRD Jawa Barat.

Sekretaris Umum Forkoda PPDOB Jawa Barat, Muhammad Sufyan Abdurrahman, menegaskan kedatangan Forkoda merupakan langkah konkret untuk mendorong pemerintah pusat membuka kembali ruang pemekaran daerah yang telah lama tertunda.

“Kami datang untuk mengartikulasikan aspirasi Forkoda dan belasan CDOB di Jawa Barat yang meminta DPD RI mendesak pencabutan moratorium pemekaran kota dan kabupaten. Secara paralel, pemerintah pusat juga harus segera mengesahkan Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sudah lebih dari sebelas tahun aturan penting seperti Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah belum hadir, sehingga dasar hukum pemekaran menjadi tidak lengkap,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir anggota Komisi I DPRD Jawa Barat yakni Sidkon Jampi, Syahrir, Memo Hermawan, Dindin Abdullah Gozali, Dedi Aroza, Yusuf Ridwan, Didi Sukardi, Sri Rahayu Agustina, dan Tuti Turimayanti.

Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan fiskal yang dialami Jawa Barat dibandingkan daerah lain, khususnya Jawa Timur. Menurutnya, jumlah daerah administratif yang lebih sedikit berdampak langsung pada alokasi transfer pusat ke daerah.

“Pemekaran di Jawa Barat menjadi sangat mendesak karena transfer ke daerah selalu kalah dibandingkan Jawa Timur. Saat ini Jawa Barat hanya memiliki 27 kota dan kabupaten, sementara Jawa Timur mencapai 38. Padahal kontribusi pajak Jawa Barat ke pusat sekitar Rp130 triliun dengan transfer hanya Rp75 triliun, sedangkan Jawa Timur dengan kontribusi sekitar Rp110 triliun bisa mendapatkan transfer hingga Rp85 triliun karena yang dihitung jumlah kota/kabupaten bukan jumlah penduduk,” tambahnya.

Ketua Forkoda PPDOB Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari konsistensi perjuangan panjang Forkoda bersama CDOB di Jawa Barat dalam memperjuangkan keadilan pembangunan wilayah.

“Kegiatan hari ini adalah bentuk nyata perjuangan pantang menyerah Forkoda dan CDOB se-Jawa Barat. Kami tidak akan berhenti di sini, dan akan memastikan tindak lanjut melalui koordinasi intensif dengan anggota DPD RI Komite I asal Jawa Barat, yakni dengan Ibu Aanya Rina,” tegasnya.

Dukungan terhadap percepatan pemekaran juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat. Ia menyebut bahwa secara politik daerah, Jawa Barat telah memiliki kesiapan yang cukup kuat untuk melanjutkan proses pembentukan daerah baru.

“Aspirasi pemekaran di Jawa Barat harus segera diteruskan karena sudah ada sepuluh calon kabupaten dan kota baru yang disepakati dalam Rapat Paripurna bersama Gubernur dan DPRD Jawa Barat. Terakhir adalah Kabupaten Cirebon Timur dengan nilai skoring mayoritas relatif sudah baik. Ini menunjukkan bahwa secara administratif dan politik, kesiapan sudah ada,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Komite I DPD RI, Fahri Okta, menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat pimpinan lembaga.

“Kami akan menyalurkan aspirasi ini kepada pimpinan DPD RI. Selain itu, kami juga akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan Komite I DPD RI pada Mei atau Juni mendatang, mengingat saat ini para anggota sedang dalam masa reses,” jelasnya. (Undang Wiga)