EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Garut 7 April 2026— Potret ironi pembangunan kembali terlihat di Kabupaten Garut. Sebuah jembatan yang menghubungkan antara wilayah desa Tegalgede dan Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng tampak berdiri dengan kondisi memprihatinkan: setengah menggunakan konstruksi beton, sementara setengah lainnya masih bertahan dengan bambu hasil swadaya masyarakat. Kondisi ini menjadi simbol nyata belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah.
Akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik, Ade Burhanudin, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan kegagalan sistemik pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi tata ruang dan pembangunan secara menyeluruh.
“Ini bukan sekadar persoalan jembatan, tapi cerminan dari gagalnya siklus kebijakan publik, forecasting mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi,” ujar Ade.
Menurutnya, pada tahap perencanaan, pemerintah dinilai tidak mampu memetakan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Dokumen tata ruang yang seharusnya menjadi dasar pembangunan justru seringkali tidak sinkron dengan kondisi geografis dan kebutuhan mobilitas warga.
Masalah kemudian berlanjut pada tahap implementasi. Pembangunan yang tidak tuntas dan terkesan setengah hati menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya komitmen terhadap kualitas proyek. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengambil inisiatif sendiri untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak, meskipun dengan keterbatasan sumber daya.
“Swadaya masyarakat memang patut diapresiasi, tetapi jangan sampai dijadikan pembenaran atas kelalaian pemerintah. Negara tidak boleh absen dalam urusan dasar seperti infrastruktur penghubung harapan,” tegasnya.
Lebih jauh, Ade juga menyoroti lemahnya evaluasi program pembangunan. Ia menilai tidak adanya tindak lanjut yang serius terhadap proyek-proyek mangkrak atau tidak selesai menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pemerintah belum berjalan efektif.
Ia juga secara tegas menyinggung proyek Jembatan Wareng yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah, namun hingga kini belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ade menilai hal ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan terhadap pihak ketiga sebagai pelaksana proyek.
Selain itu, Ade menegaskan bahwa persoalan ini telah berlangsung sejak masa kepemimpinan Rudy Gunawan, dan pada masanya Rudy Gunawan akan langsung melaporkan pihak ke-3 ke APH namun tidak ada keberlanjutan.
Kepemimpinan baru Syakur – Putri seharusnya mampu mengambil momentum untuk pembenahan tata kelola pembangunan, namun justru menyisakan berbagai catatan kritis atas lambannya respon atas aspirasi masyarakat.
“Ada indikasi kuat kegagalan pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan proyek. Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Harus ada evaluasi menyeluruh dan sanksi tegas kepada para pelaksana yang terbukti tidak profesional,” ujarnya.
Ade Burhanudin berharap Pemerintah Kabupaten Garut hari ini segera berbenah, tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang terbengkalai, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan.
“Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah berakhir sia-sia. Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang layak, aman, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kondisi jembatan setengah beton dan setengah bambu ini kini menjadi pengingat keras bahwa pembangunan tidak hanya soal seremonial kunjungan, monitoring, tetapi tentang keberlanjutan, kualitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan pembangunan jembatan secara layak dan permanen. Mereka juga mendesak adanya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pembangunan agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Banyak jembatan mangkrak di Garut Selatan, bukan hanya wareng. Kalau masyarakat saja bisa menyambung jembatan dengan bambu, seharusnya pemerintah bisa menyambung harapan dengan kebijakan yang nyata, dan berkualitas” pungkas Ade.
(Jajang ab)
