Ketua Komisi IV DPRD Garut Minta Disdik Berikan Klarifikasi Tertulis Soal Korwil Pendidikan

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

GARUT.(29-mei-2026), Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Asep Rahmat, menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terkait polemik keberadaan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di tingkat kecamatan.

Hal tersebut disampaikan Asep Rahmat usai Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Garut bersama sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, Dewan Pendidikan, serta organisasi pendidikan lainnya. Rapat berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot No. 2, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (29/5/2026).

Menurut Asep, rapat tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberadaan Korwil Pendidikan di kecamatan-kecamatan. Namun, pihaknya menyayangkan karena Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tidak hadir dalam agenda penting tersebut.

“Kami membahas secara mendalam mengenai keberadaan Korwil Pendidikan. Sayangnya, Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir sehingga beberapa hal yang seharusnya bisa dijelaskan langsung belum memperoleh jawaban yang memadai,” ujar Asep Rahmat kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah seharusnya didasarkan pada kajian yang matang, baik dari aspek hukum maupun kebutuhan masyarakat. Berdasarkan berbagai masukan yang diterima DPRD, keberadaan Korwil Pendidikan dinilai masih memiliki landasan hukum yang cukup kuat.

“Keputusan apa pun harus berdasarkan kajian dan landasan hukum yang jelas. Dari hasil pembahasan bersama Dewan Pendidikan, PGRI, Dinas Pendidikan, serta berbagai pihak lainnya, diketahui bahwa keberadaan Korwil Pendidikan masih memiliki dasar hukum, termasuk regulasi yang terbit pada perbup np 42 tahun 2018. Selain itu, kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa keberadaan Korwil masih dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pendidikan,” katanya.

Terkait polemik penonaktifan atau pembebastugasan sejumlah Korwil pada September 2025, Komisi IV DPRD Garut telah meminta klarifikasi tertulis kepada Dinas Pendidikan. DPRD ingin mengetahui secara jelas alasan dan pertimbangan yang mendasari kebijakan tersebut.

“Kami meminta penjelasan tertulis terkait alasan penonaktifan maupun pembebastugasan yang dilakukan sebelumnya. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian kami, termasuk dugaan adanya kewenangan yang dijalankan tidak sebagaimana mestinya. Semua itu harus dijelaskan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Selain membahas Korwil, rapat juga menyoroti pentingnya percepatan pengangkatan kepala sekolah definitif. Menurut Asep, keberadaan kepala sekolah definitif sangat penting karena berkaitan langsung dengan administrasi sekolah, pelayanan pendidikan, hingga legalitas dokumen seperti ijazah siswa.

“Dalam rapat tadi sudah dijelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepala sekolah sebenarnya sudah tersedia. Saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah rekomendasi turun, SK dapat segera diterbitkan sehingga kepala sekolah definitif bisa segera bertugas,” jelasnya.

Asep menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Garut akan terus mengawal persoalan tersebut. Apabila dalam waktu dekat Dinas Pendidikan tidak memberikan klarifikasi tertulis yang memadai, DPRD akan memanggil langsung Bupati Garut dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan penjelasan.

“Kami memberikan kesempatan terlebih dahulu agar Dinas Pendidikan menyampaikan klarifikasi secara tertulis. Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada jawaban yang jelas, maka Komisi IV akan mengundang Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan untuk menjelaskan langsung di hadapan DPRD,” pungkasnya.(opx)