EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Garut, 12 Desember 2025 — Sejumlah peristiwa seperti aksi warga menggembok kantor desa, protes terhadap pelayanan publik, hingga kemarahan kepada elit politik semakin sering terjadi di berbagai daerah. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Menanggapi kondisi tersebut, pemerhati sosial dan kebijakan publik Kang Oos Supyadin memberikan pandangan tajam mengenai akar persoalan yang membuat rakyat semakin mudah marah terhadap pemerintah.
Menurut Kang Oos, kemarahan rakyat bukanlah fenomena sederhana yang dipicu satu peristiwa. “Ini adalah akumulasi dari berbagai kekecewaan, ketidakpuasan, dan rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja serta perilaku para pemimpin,” ujarnya. Ia menilai gejala ini merupakan bentuk krisis kepercayaan yang mendalam terhadap institusi pemerintahan maupun para pejabatnya.
Kang Oos menjelaskan setidaknya ada empat faktor utama yang menyebabkan masyarakat semakin mudah terpancing emosi terhadap pemerintah.
A. Krisis Ekonomi dan Kesenjangan Sosial yang Mencolok
Menurutnya, beban hidup yang semakin berat menjadi pemicu terbesar. Saat pendapatan masyarakat stagnan sementara harga kebutuhan pokok terus naik, tekanan psikologis ikut meningkat.
“Yang paling menyakitkan bagi rakyat bukan hanya kemiskinan, tetapi ketidakadilan yang terlihat nyata,” tegas Kang Oos. Ia mencontohkan situasi ketika para pejabat mengusulkan tunjangan rumah puluhan juta, sementara angka PHK dan pengangguran melonjak. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat.
Selain itu, ketidakjelasan solusi dari pemerintah membuat jurang ketidakpercayaan semakin lebar. Data ekonomi makro yang terlihat stabil tidak dirasakan langsung oleh warga di lapangan.
B. Korupsi, Birokrasi Berbelit, dan Minim Akuntabilitas
Kang Oos menilai maraknya korupsi dan tatakelola birokrasi yang buruk juga menjadi sumber utama kemarahan rakyat.
“Rakyat bayar pajak, tetapi pelayanan minim. Sementara itu berita korupsi bermunculan tanpa henti. Bagaimana masyarakat bisa percaya?” katanya.
Ketidaksesuaian antara janji kampanye dan realisasi program, serta sikap pejabat yang kerap dianggap tidak peka terhadap penderitaan publik, memperkuat kemarahan rakyat.
C. Kegagalan Pelayanan Publik dan Monopoli Layanan
Pelayanan publik yang buruk—mulai dari jalan rusak, pengurusan administrasi yang dipersulit, hingga lambannya respons terhadap keluhan—membuat rakyat merasa tidak memiliki alternatif. “Karena semuanya dimonopoli pemerintah, ketika pelayanan buruk, masyarakat tidak punya pilihan selain marah,” ujar Kang Oos.
D. Tidak Didengar dan Representasi Politik yang Lemah
Kemarahan rakyat semakin membesar ketika aspirasi masyarakat tidak didengar. Proses politik yang dianggap elitis dan dikuasai kelompok tertentu menciptakan perasaan bahwa pemerintah berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan suara rakyat.
“Ini bukan sekadar kekecewaan, tetapi krisis legitimasi. Rakyat merasa ditinggalkan,” kata Kang Oos.
Peringatan Serius bagi Pemerintah
Secara keseluruhan, Kang Oos menegaskan bahwa meningkatnya kemarahan publik adalah tanda bahaya bagi pemerintah. Kombinasi antara beban hidup yang berat, ketidakpekaan pejabat, buruknya pelayanan publik, dan krisis kepercayaan membuat rakyat semakin reaktif.
“Ini lonceng peringatan. Pemerintah harus berbenah dengan serius—membangun empati, meningkatkan transparansi, dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutup Kang Oos Supyadin.
Menurutnya, tanpa perubahan nyata, kemarahan rakyat dapat berkembang menjadi ketidakstabilan sosial yang lebih luas. Pemerintah pun diimbau segera mengambil langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik sebelum terlambat.(Red)
