EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Saksi DKPP Sebut Ketua KPU Bogor Ada di Lokasi Dugaan Bagi Uang
Ex-Pose.net, BOGOR — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi.
Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, menyatakan sidang tetap dilanjutkan sesuai pedoman beracara DKPP meski teradu kembali tidak hadir.
“Perkara ini diadukan oleh mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Tengah, Fahrizal.” ujarnya di sela-sela kegiatan di Aula Bawaslu Kabupaten Bogor pada Rabu (14/1).
Fahrizal selaku pengadu menegaskan bahwa proses ini bukan isu liar atau rumor politik. Skema gratifikasi tersebut dijalankan melalui struktur resmi penyelenggara pemilu.
“Mulai dari PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jumlah KPPS yang dihimpun dalam operasi ini hampir mencapai 11.000 orang, angka yang mustahil terjadi tanpa komando dan persetujuan pimpinan tertinggi KPU Kota Bogor,” sambungnya.
Instruksi untuk memenangkan paslon nomor 5, menurut Fahrizal, diberikan secara jelas dan tegas oleh Ketua KPU Kota Bogor.
“Ini bukan kesalahan prosedur, bukan pula kelalaian administrasi. Ini adalah keberpihakan politik terang-terangan yang mencederai sumpah jabatan penyelenggara pemilu,” jelasnya
Lebih mencengangkan, ketika fakta-fakta ini disampaikan di persidangan, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bogor, Bawaslu Jawa Barat, dan Bawaslu Kota Bogor justru menyatakan tidak mengetahui apa pun.
“Pernyataan tersebut patut ditolak secara akal sehat. Fakta di lapangan sudah ramai diperbincangkan publik, sementara Bawaslu Kota Bogor memiliki pengawas hingga tingkat TPS. Mustahil lembaga pengawas tidak mengetahui kejahatan yang terjadi tepat di depan mata mereka sendiri,” tegasnya.
Dalam sidang, Fahrizal mengungkap bahwa dana gratifikasi tidak hanya di gunakan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Tetapi sebagian diduga di kembalikan kepada calon kepala daerah paslon nomor 5.
“Ini menunjukkan adanya relasi transaksional antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Sebuah pengkhianatan terhadap prinsip pemilu jujur dan adil,” katanya di Kota Bogor, Kamis (15/1).
Kesempatan yang sama, mantan anggota PPK Kecamatan Bogor Timur, Altisan Sumampouw, bersaksi mengenai pertemuan sehari sebelum pemungutan suara Pilkada Kota Bogor 2024 di sebuah vila kawasan Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor. Meski tidak bertemu langsung, ia meyakini Habibi berada di lokasi tersebut.
“Saya melihat mobil putih yang biasa digunakan teradu dan sopir pribadinya. Pengadu menyampaikan ketua tidak mau bertemu PPK,” katanya di hadapan majelis.
Altisan menyebut, dalam pertemuan itu pengadu membagikan amplop berisi uang tunai sebesar Rp 2 juta untuk di salurkan kepada anggota PPK lainnya.
“Dugaan ini berkaitan dengan tuduhan gratifikasi senilai Rp 3,7 miliar yang disebut berasal dari salah satu calon wali kota pada Pilkada Bogor 2024./,” ucapnya
Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Bogor, Supriantona, mengatakan pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun temuan resmi selama tahapan Pilkada berlangsung.
“Namun, Bawaslu Kota Bogor memenuhi panggilan Polres Kota Bogor terkait klarifikasi awal perkara tersebut,” katanya
Sementara itu, Anggota KPU Kota Bogor, Ferry Buchori Muslim, menegaskan tidak ada keterlibatan lembaga maupun anggota KPU lainnya dalam dugaan gratifikasi tersebut.
“Saya mengetahui perkara itu dari pemberitaan media. Kami sudah menanyakan langsung kepada teradu dalam rapat pleno dan yang bersangkutan membantah tuduhan tersebut,” ucapnya.
