EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
NGO KBB Surati Presiden: Pertanyakan Arah Kebijakan Pemkab Bogor, Ini Detailnya
Ex-Pose.net, Bogor – Aliansi NGO Kabupaten Bogor Bersatu (NGO KBB) melayangkan surat kepada Presiden RI berisi kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, khususnya terkait penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023.
Ketua NGO KBB, Rizwan Riswanto menilai kebijakan tersebut memicu kontroversi karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah serta mengabaikan rasa keadilan publik.
Baca berita lain disini: Negara Tak Boleh Pelihara Teror! Aktivis Desak Bongkar Aktor Intelektual Kasus Air Keras
“Perbup ini memunculkan pertanyaan serius tentang keberpihakan anggaran. Di saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, justru muncul kebijakan yang berpotensi membebani keuangan daerah,” katanya.
Baca berita lain disini: Independensi Media Dipertanyakan, Ketua NGO: Jangan Sampai Pers Jadi Corong Kekuasaan
Ia menyebut, pengaturan tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD dalam beleid tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh karena dinilai berpotensi menggeser prioritas belanja publik.
Baca berita lain disini: Survei Kepuasan Bupati Bogor 80,3 Persen, Ekonomi Jadi Sorotan
“Selain substansi, kami juga menyoroti proses pembentukan regulasi yang disebut minim transparansi dan partisipasi publik,” ujarnya.
“Kondisi ini, berisiko melemahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” sambung Rizwan.
Menurutnya, ruang dialog publik seharusnya dibuka, bukan justru terkesan ditutup. Aspirasi masyarakat perlu didengar, bukan diabaikan.
Rizwan juga mengungkapkan bahwa upaya komunikasi dengan Pemkab Bogor melalui surat resmi dan permohonan audiensi belum mendapat respons memadai hingga saat ini.
“Dalam surat yang kami kirim pada Senin, 23 Maret 2026 kepada Presiden meminta pemerintah pusat, melalui kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Termasuk kemungkinan peninjauan kembali Perbup 44/2023,” tegasnya.
Hingga berita ini disampaikan, pihak Pemkab Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.
