EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Promosi Jabatan Pemkot Bogor Dipertanyakan, Sistem Merit Dipertaruhkan
Ex-Pose.net, Bogor – Ketua Umum Badan Monitoring Hukum (BMH) Irianto meminta Pemerintah Kota Bogor meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses mutasi serta promosi jabatan struktural. Khususnya untuk posisi strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kenapa lamanya masa jabatan sejumlah kepala dinas serta proses promosi pejabat eselon II tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi,” katanya melalui WhatsApp, Rabu (11/2).
Menurutnya, beberapa pejabat telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun. Bahkan hampir enam tahun, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris DPRD, pejabat di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta dinas lainnya.
“Kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat rotasi dan penyegaran birokrasi,” ujar Irianto.
Selain masa jabatan, perhatian juga tertuju pada mekanisme promosi jabatan. Sejumlah pihak menyoroti dugaan promosi pejabat yang dinilai belum memenuhi pengalaman manajerial dan kompetensi sesuai analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK).
“Pertanyaannya, bagaimana penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dilakukan, jika masih ditemukan promosi yang dipertanyakan publik,” tegas Irianto.
Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan internal.
“APIP berfungsi memastikan proses perencanaan, penganggaran, serta kebijakan kepegawaian berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik,” ucap Irianto.
“APIP menjalankan fungsi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pemberian asistensi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” sambungnya.
Ia pun menyoroti kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian yang memiliki hak prerogatif dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat.
“Namun, kewenangan itu diharapkan tetap berada dalam koridor sistem merit, transparansi, serta bebas dari konflik kepentingan,” tandas Irianto.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Syarifuddin mengatakan, promosi, mutasi, dan pergeseran pejabat di lingkungan pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip sistem merit. Termasuk uji kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi yang jelas.
“Kepala daerah tidak boleh menggunakan wewenang prerogatif di luar mekanisme yang telah diatur. Merotasi pejabat secara terus-menerus dalam satu posisi strategis tanpa alasan yang kuat berpotensi menimbulkan conflict of interest dan menghambat efektivitas pemerintahan,” ujarnya melalui siaran pers di laman resmi KASN.
Penulis: Refer
Editor
