Cegah Pungli dan Tindak Pidana Korupsi Mendagri Dorong Pemda Miliki MPP
BALI | WBN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) mampu mencegah pungutan liar (Pungli) dan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam proses pelayanan publik. Karena itu, pihaknya terus mendorong agar setiap daerah memiliki MPP yang mengintegrasikan berbagai pelayanan di dalam satu atap.
Apalagi, keberadaan MPP di setiap daerah merupakan amanat langsung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Alasannya, MPP mampu mempermudah berbagai urusan masyarakat.
REKOMENDASI ARTIKEL : Pemerhati Hukum Nilai SPT Eks Korwil Disdik Garut Langkah Administratif Cegah Kekosongan Layanan Pendidikan
“Mal Pelayanan Publik ini akan dapat mencegah tindak pidana korupsi, pungli khususnya,” kata Mendagri beberapa waktu lalu di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali.
Hal ini disebabkan pelayanan yang disediakan MPP dibuat secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam sebuah sistem tanpa transaksi tunai.
“Semua transaksi tidak ada yang tunai, tapi menggunakan bank yang ada di situ juga, ini akan jauh mengurangi pungli,” tuturnya.
Melalui sistem transparan dan akuntabel inilah keberadaan MPP akan semakin mendorong kepastian dan kemudahan dalam mengurus berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk perizinan usaha. Terlebih, hal ini didukung dengan proses yang mudah, alur birokrasi yang ringkas, yakni terpusat dan terkoordinasi dalam satu sistem yang sama. Pelayanan seperti itu membuat masyarakat lebih nyaman dan semakin dimudahkan dalam menyelesaikan urusannya.
REKOMENDASI ARTIKEL : Sosialisasi Pencegahan TBC Digelar Di Aula Desa Sakawayana, Camat Soroti KDMP
“Mal Pelayanan Publik ini juga untuk membuat kepastian perizinan berusaha lebih mudah,” tuturnya.
Dengan sederet manfaat dan kemudahan yang didapatkan masyarakat atas keberadaan MPP, Mendagri menegaskan agar setiap daerah memiliki komitmen untuk memudahkan pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas tersebut.
“Sekali lagi, perintah Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua daerah harus memiliki Mal Pelayanan Publik ini,” pungkas Mendagri.
Artikel ini terkait dengan konten :
- Dirjen Dukcapil : Lengkapi Data Kependudukan Dengan Golongan Darah
- Anggota Komisi IV DPRD Garut Desak Kepastian Status Korwil Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu
- Jabar Darurat Korupsi : KPK jawa Barat Mencatat 297 Kasus Sepanjang Tahun2025
- LCI Bantah Tuduhan”Beking Seragam”: Sebut Isu S Manalu Tidak Mendasar
- DPMPTSP Gelar Forum Konsultasi Publik, Persiapan MPP
EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Ikuti rangkuman peristiwa harian dan pembaruan kebijakan publik secara real-time melalui kanal pilar kami:
- Berita Utama Terkini Daerah Nasional Internasional Rangkuman komprehensif peristiwa penting di Indonesia dan global.
- Headline News Update Berita Utama Laporan kilat berita viral dan sorotan utama redaksi hari ini.
- Update Berita Terbaru Setiap Hari Informasi berkala yang diperbarui konsisten setiap waktu untuk referensi Anda.
- Berita Hari Ini Terkini dan Terpercaya Dinamika terkini langsung dari tempat kejadian secara real-time.
Cegah Pungli dan Tindak Pidana Korupsi Mendagri Dorong Pemda Miliki MPP
Oleh: Redaksi Danakirti | 19:10 WIB, 3 Februari 2022
Seluruh konten di portal EX-POSE.NET telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan standar jurnalisme profesional yang akurat dan berimbang.
Karya jurnalistik ini tunduk pada UU Pers No. 40/1999 & Pedoman Media Siber. Hak cipta dilindungi.
