Debt Collector Tipu Ambulans, DPR Desak Proses Hukum Tegas

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

JAKARTA, 26 April 2026 — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penagih utang yang menipu layanan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran untuk mendatangi rumah debitur, karena praktik tersebut membahayakan keselamatan publik dan menghambat layanan darurat yang sebenarnya.

DPR Soroti Modus Baru Debt Collector

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti maraknya praktik penagihan utang ilegal yang menggunakan modus baru, yakni memanfaatkan layanan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran (damkar).

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan masyarakat.

“Debt collector tersebut harus dipidanakan karena telah membahayakan nyawa banyak orang,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta.

Modus Order Fiktif Layanan Darurat

Kasus ini mencuat setelah sejumlah kejadian viral di media sosial. Di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ambulans dilaporkan menerima panggilan darurat palsu untuk menjemput pasien di rumah debitur.

Sementara itu, di Semarang, Jawa Tengah, dua unit mobil damkar juga menjadi korban laporan kebakaran palsu yang diduga dilakukan oleh debt collector pinjaman online.

Praktik ini dilakukan dengan cara menghubungi layanan darurat dan memberikan alamat target penagihan, sehingga petugas datang tanpa mengetahui bahwa laporan tersebut tidak benar.

Dampak Berbahaya bagi Layanan Publik

Abdullah menegaskan bahwa penggunaan layanan darurat secara fiktif dapat menghambat penanganan kondisi darurat yang sesungguhnya.

Ambulans dan Damkar Terhambat

Ambulans yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan pasien dalam kondisi kritis justru tersita untuk menangani laporan palsu. Hal yang sama juga berlaku bagi damkar yang memiliki peran vital dalam penanganan kebakaran dan evakuasi.

“Ini adalah bentuk permainan terhadap keselamatan masyarakat. Tidak boleh dibiarkan terus berulang,” tegasnya.

TOPIK TERKAIT

PKS Askrida BPD Bali Dorong Layanan Asuransi Terintegrasi

DPR Desak Polisi Usut Tuntas

Untuk itu, DPR meminta kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus tersebut.

Identitas dan Pihak Perusahaan Harus Diungkap

Abdullah menekankan bahwa tidak hanya pelaku lapangan yang harus ditindak, tetapi juga pihak yang mempekerjakan debt collector tersebut.

Selain itu, ia membuka peluang bagi instansi layanan darurat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian operasional yang ditimbulkan.

Evaluasi Peran OJK dalam Pengawasan

Di sisi lain, Abdullah juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan utang oleh pihak ketiga.

Pelanggaran Terus Berulang

Ia menilai pelanggaran dalam penagihan utang masih sering terjadi, mulai dari intimidasi, kekerasan, hingga penarikan paksa kendaraan.

Menurutnya, regulasi yang ada belum berjalan efektif dalam mencegah praktik-praktik melanggar hukum tersebut.

“OJK seakan belum mampu menghentikan praktik debt collector yang melanggar aturan,” ujarnya.

Kasus Jadi Alarm Serius

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak terkait, terutama dalam menjaga integritas layanan publik dan perlindungan masyarakat.

DPR berharap langkah tegas dari aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.