EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
JAKARTA, 25 Februari 2026 – Rencana impor 105.000 pikap dan truk dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu polemik. Pengadaan senilai Rp24,66 triliun itu ditujukan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program prioritas Presiden Prabowo Subianto, namun ditentang pelaku industri otomotif dalam negeri.
Alasan Pemerintah Impor Pikap India
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan impor dilakukan dengan pertimbangan harga, spesifikasi, dan efisiensi anggaran. Dari total 105.000 unit, sebanyak 35.000 pikap 4×4 dan 35.000 truk roda enam dipasok Tata Motors, sementara 35.000 pikap 4×4 lainnya berasal dari Mahindra & Mahindra Ltd.
Menurut Joao, harga kendaraan dari India lebih kompetitif, dengan selisih sekitar Rp50 juta lebih murah per unit dibanding produk domestik. Selain itu, spesifikasi 4×4 dinilai memiliki durabilitas lebih tinggi untuk menjangkau wilayah dengan medan berat.
Kebutuhan Medan Berat Program KDMP
Kendaraan penggerak empat roda dibutuhkan untuk mendukung distribusi pangan dan operasional koperasi desa di daerah terpencil. Pemerintah menilai kendaraan 4×4 lebih sesuai dibandingkan model 4×2 yang dominan diproduksi di dalam negeri saat ini.
Joao menegaskan pengadaan ini bukan proyek rutin, melainkan kebutuhan khusus untuk mempercepat implementasi program KDMP.
Industri Otomotif Nasional Bereaksi
Rencana impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) langsung menuai kritik dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin, Saleh Husin, meminta Presiden membatalkan kebijakan tersebut.
Menurutnya, impor CBU berpotensi melemahkan industri otomotif nasional yang tengah tumbuh. Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Kadin mendorong pemerintah mengutamakan kendaraan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi serta mendorong skema perakitan completely knocked down (CKD) atau incompletely knocked down (IKD).
Kapasitas Produksi Dalam Negeri
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Putu Juli Ardika, menyatakan industri nasional memiliki kapasitas memadai. Berdasarkan data Gaikindo, produksi pikap domestik sepanjang 2025 mencapai 106.117 unit.
Merek yang berkontribusi antara lain Daihatsu (Gran Max), Isuzu (Traga), Mitsubishi Motors (L300 D), Suzuki (New Carry), Wuling (Formo Max), dan DFSK. Pada Januari 2026, produksi pikap domestik tercatat 11.199 unit, meningkat dari 7.379 unit pada Januari 2025.
Industri juga telah memiliki jaringan purnajual luas, termasuk bengkel dan distribusi suku cadang yang mendukung keberlanjutan operasional kendaraan niaga.
Potensi Dampak Ekonomi Nasional
Lembaga riset Center of Economic and Law Studies memperkirakan impor tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga Rp39 triliun.
Selain itu, sekitar 330.000 tenaga kerja di sektor otomotif berisiko terdampak, mulai dari pekerja pabrik, bengkel, hingga toko suku cadang. Dampak lainnya meliputi penurunan pendapatan masyarakat Rp39,05 triliun, penyusutan surplus usaha Rp21,67 triliun, pengurangan pendapatan tenaga kerja Rp17,38 triliun, serta potensi penurunan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.
Sikap Pemerintah dan DPR
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan industri otomotif nasional mampu memproduksi kendaraan pikap. Ia mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan melalui impor akan membuat nilai tambah ekonomi dinikmati negara lain.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan telah meminta pemerintah menunda rencana impor hingga Presiden kembali ke Tanah Air.
Nasib 1.200 Pikap yang Telanjur Tiba
Sebanyak 1.200 unit pikap impor dari India telah tiba di Indonesia. Joao menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah dan DPR. Ia bahkan menegaskan akan bertanggung jawab atas konsekuensi kontraktual, termasuk potensi penalti dari pemasok.
Jika pembatalan terjadi, Agrinas akan bernegosiasi dengan mitra untuk meminimalkan kerugian bisnis.
Polemik Berlanjut
Polemik impor pikap India menempatkan pemerintah pada dilema antara efisiensi anggaran dan perlindungan industri nasional. Keputusan akhir akan menentukan arah kebijakan industri otomotif sekaligus dampaknya terhadap ekonomi domestik.
