EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Jakarta-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melarang seluruh kadernya untuk memiliki maupun terlibat dalam bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tegas tersebut tertuang dalam Surat Edaran tertanggal 24 Februari 2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun.
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk hasil realokasi anggaran pendidikan. Karena itu, PDIP memandang perlu menjaga integritas dan transparansi pelaksanaan program agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis pribadi maupun kelompok.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyampaikan bahwa larangan ini merupakan bentuk komitmen partai dalam mengawal program kerakyatan tetap berada pada jalurnya. Menurutnya, PDIP tidak ingin ada kesan komersialisasi terhadap program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Ini bentuk penegasan sikap partai agar tidak terjadi praktik komersialisasi atas program yang sepenuhnya dibiayai negara dan diperuntukkan bagi rakyat,” ujarnya.
Guntur juga membantah tudingan yang menyebut seluruh kader partai memiliki atau mengelola dapur MBG. Ia menegaskan bahwa partai telah mengambil langkah preventif dengan menerbitkan surat edaran resmi guna menghindari konflik kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
Dengan kebijakan tersebut, PDIP berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar fokus pada tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat tanpa dibayangi kepentingan politik maupun bisnis.(Red)
