EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
EX-POSE.NET, JAKARTA, 6 Maret 2026 — Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan media sosial anak dengan melarang pengguna berusia di bawah 16 tahun membuat atau memiliki akun pada sejumlah platform digital berisiko tinggi. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan secara bertahap pada 28 Maret 2026 sebagai upaya melindungi anak dari ancaman dunia digital seperti cyberbullying, pornografi, penipuan online, dan kecanduan internet.
Pemerintah Resmi Batasi Media Sosial Anak
Kebijakan pembatasan media sosial anak ini diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui regulasi baru yang merupakan turunan dari kebijakan perlindungan anak di ruang digital.
Baca juga: Viral Media Sosial X Keluhan Netizen Pemblokiran Rekening
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa aturan tersebut melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun di platform yang dikategorikan berisiko tinggi.
Platform yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox. Pemerintah akan meminta platform-platform tersebut untuk menonaktifkan akun yang diketahui dimiliki oleh pengguna di bawah usia yang ditentukan.
Menurut Meutya, langkah ini diambil karena anak-anak menghadapi ancaman serius di ruang digital yang semakin sulit dikendalikan oleh orang tua.
“Ancaman yang dihadapi anak-anak di internet semakin nyata, mulai dari pornografi, cyberbullying, penipuan online, hingga kecanduan digital,” ujarnya.
Mulai Berlaku 28 Maret 2026
Implementasi kebijakan ini akan dimulai secara bertahap mulai 28 Maret 2026.
Pemerintah menyadari bahwa perubahan tersebut kemungkinan akan memicu reaksi dari masyarakat, terutama dari kalangan anak-anak dan orang tua yang telah terbiasa menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Namun demikian, pemerintah menilai kebijakan ini merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif teknologi digital.
Dalam tahap awal, platform digital diwajibkan menyesuaikan sistem mereka agar dapat mendeteksi serta menonaktifkan akun yang dimiliki pengguna di bawah 16 tahun.
Selain itu, perusahaan teknologi juga diminta memperkuat sistem keamanan dan pengawasan konten agar tidak membahayakan anak-anak.
Upaya Mengatasi “Darurat Digital”
Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai respons terhadap situasi yang disebut sebagai “darurat digital”.
Tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di kalangan anak-anak usia sekolah dasar.
Banyak anak kini memiliki akses terhadap ponsel pintar dan media sosial sejak usia sangat muda, yang berpotensi memicu berbagai risiko psikologis maupun sosial.
Beberapa dampak negatif yang sering dilaporkan antara lain:
kecanduan penggunaan gawai
paparan konten tidak pantas
cyberbullying
penipuan online
eksploitasi anak di internet
Melalui regulasi baru ini, pemerintah berharap penggunaan teknologi digital dapat lebih aman bagi generasi muda.
“Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak,” ujar Meutya.
Indonesia Ikuti Tren Regulasi Global
Langkah Indonesia ini juga sejalan dengan tren global yang mulai memperketat penggunaan media sosial oleh anak-anak.
Sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan atau merancang kebijakan serupa, termasuk Australia, beberapa negara Eropa, dan sejumlah negara Asia.
Di Australia misalnya, pemerintah mewajibkan platform digital menghapus akun pengguna di bawah usia tertentu sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak di internet.
Negara-negara di Uni Eropa juga tengah membahas regulasi yang membatasi akses anak terhadap platform media sosial, terutama yang dianggap memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan mental remaja.
Dengan populasi digital yang sangat besar, Indonesia menjadi salah satu negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan kebijakan pembatasan usia secara tegas terhadap media sosial.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski mendapat dukungan dari sebagian kalangan, kebijakan pembatasan media sosial anak juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya.
Salah satu tantangan utama adalah verifikasi usia pengguna di platform digital.
Banyak pengguna internet yang dapat dengan mudah memanipulasi data usia saat membuat akun baru.
Selain itu, pengawasan penggunaan media sosial oleh anak juga tetap memerlukan peran aktif orang tua.
Pengamat teknologi menilai bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa edukasi digital yang kuat bagi keluarga dan sekolah.
Program literasi digital dinilai menjadi kunci penting untuk memastikan anak-anak dapat menggunakan internet secara sehat dan bertanggung jawab.
Peran Orang Tua dan Sekolah
Selain regulasi pemerintah, perlindungan anak di ruang digital juga memerlukan dukungan dari lingkungan keluarga dan pendidikan.
Orang tua diharapkan lebih aktif mengawasi penggunaan internet oleh anak-anak.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
membatasi waktu penggunaan gawai
mengaktifkan fitur parental control
berdiskusi dengan anak tentang risiko internet
mengawasi aplikasi yang digunakan
Sekolah juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan literasi digital agar anak-anak mampu memahami risiko serta manfaat teknologi.
Dengan kombinasi regulasi, pengawasan keluarga, dan edukasi digital, pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat menjadi lebih aman bagi generasi muda.
