EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Garut 20 maret 2026 menandai genap satu tahun kepemimpinan bersama sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Dalam siklus pemerintahan, tahun pertama bukan sekadar fase adaptasi, melainkan periode krusial untuk menunjukkan arah, keberanian kebijakan, dan bukti awal keberpihakan kepada masyarakat.
Dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp4,9 triliun dan mendekati Rp5 triliun setelah perubahan, publik memiliki dasar yang sangat kuat untuk menuntut hasil nyata. Anggaran sebesar itu secara rasional cukup untuk menghadirkan program strategis yang berdampak luas, baik dalam sektor sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik.
Namun hingga satu tahun berjalan, pertanyaan publik justru semakin menguat: mengapa dampak tersebut belum terlihat signifikan?
Struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa sebagian besar APBD masih ditopang oleh transfer pemerintah pusat yang nilainya mencapai lebih dari Rp3,5 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah masih berada di kisaran ratusan miliar rupiah. Kondisi ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran menjadi kunci utama, karena ruang kebijakan tetap berada di tangan pemerintah daerah.
Dalam praktik di berbagai daerah dengan kapasitas anggaran serupa, setidaknya mulai terlihat program unggulan yang memiliki daya ungkit tinggi, seperti penguatan UMKM berbasis klaster, intervensi kemiskinan yang terukur, atau reformasi layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Standar pembanding ini bukan sesuatu yang berlebihan, melainkan praktik umum dalam tata kelola daerah yang progresif.
Di titik ini, persoalan utama menjadi semakin jelas: belum terlihat program dengan daya dampak kuat yang mampu menjadi penanda arah kepemimpinan.
Program berjalan, kegiatan terlaksana, serapan anggaran mungkin tercapai. Namun ukuran keberhasilan tidak berhenti pada itu. Keberhasilan diukur dari sejauh mana kebijakan mampu mengubah kondisi masyarakat secara nyata.
Dari sisi moral dan politik, belum tampak keberpihakan yang tegas kepada masyarakat lapisan bawah. Relasi dengan kelompok strategis seperti pesantren masih berada pada level simbolik, belum berkembang menjadi kemitraan produktif yang menghasilkan program konkret dan berkelanjutan.
Minimnya ruang dialog publik yang terbuka juga memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintahan masih cenderung satu arah. Tanpa partisipasi yang kuat, kebijakan berisiko kehilangan relevansi dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dalam aspek sosial, belum terlihat adanya kebijakan afirmatif yang signifikan untuk kelompok rentan. Sementara dalam sektor ekonomi, UMKM, ekonomi berbasis pesantren, dan sektor informal belum mendapatkan dorongan sistematis untuk berkembang.
Padahal, dengan ruang fiskal pembangunan yang mencapai lebih dari satu triliun rupiah, sangat rasional jika publik mengharapkan minimal satu program unggulan yang berdampak luas dan terukur dalam satu tahun pertama.
Jika hal tersebut belum muncul, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitas arah kebijakan yang dijalankan.
Lebih jauh, kondisi ini berisiko menjadikan tahun pertama sebagai fase yang hilang dalam siklus kepemimpinan lima tahunan. Padahal, momentum awal adalah periode paling strategis untuk membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata.
Tulisan ini bukan sekadar kritik, melainkan refleksi atas ekspektasi publik yang rasional. Sebab pada akhirnya, legitimasi kepemimpinan tidak dibangun oleh aktivitas, melainkan oleh hasil.
Masih ada waktu untuk melakukan koreksi arah. Namun itu menuntut keberanian untuk mengevaluasi secara mendasar, menata ulang prioritas kebijakan, serta memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepemimpinan pada akhirnya akan diuji bukan oleh besarnya janji, melainkan oleh kuatnya jejak yang ditinggalkan.
Dan hingga satu tahun ini, jejak itu masih belum menunjukkan daya dampak yang signifikan.
Tulisan ini adalah refleksi kritis berbasis pengamatan publik terhadap arah kebijakan selama satu tahun.
(Narasumber : ASA NUSANTARA)
(Jajang ab)
