EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Satu Tahun Kepemimpinan Rudy Susmanto, Aktivis Nilai Pembangunan Kabupaten Bogor Belum Layak Disebut Prestasi
Ex-Pose.net, Bogor – Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto menuai beragam tanggapan dari kalangan aktivis. Ketua Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Bogor Raya, A. Hidayat, menilai capaian pembangunan di Kabupaten Bogor belum tepat jika langsung disebut sebagai prestasi.
Menurut Hidayat, penilaian kinerja pemerintah daerah seharusnya tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari penyelesaian berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor.
Baca juga: Rudy Susmanto Perkuat Bogor: Sampah, Kesehatan hingga Reformasi Birokrasi
“Kalau kita melihat secara utuh, pembangunan tidak hanya soal infrastruktur atau bangunan penunjang tata kota. Masih banyak persoalan sosial di 40 kecamatan yang perlu mendapat perhatian serius,” kata Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (14/3).
Baca juga: Survei Kepuasan Bupati Bogor 80,3 Persen, Ekonomi Jadi Sorotan
Ia mencontohkan masih adanya ketimpangan akses layanan kesehatan serta fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah desa yang dinilai belum optimal.
Baca juga: Bupati Bogor 2008–2026: Politik dan Kasus Hukum
Menurutnya, perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seharusnya berorientasi pada pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat.
Selain itu, Hidayat juga menyoroti kondisi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bogor yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Kalau melihat data yang ada, angka pengangguran masih cukup besar dan tingkat kemiskinan juga belum menunjukkan perubahan signifikan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.
Sorotan serupa juga disampaikan sejumlah mahasiswa dan aktivis di Kabupaten Bogor yang menilai arah pembangunan daerah masih lebih berfokus pada proyek fisik.
Mereka menilai prioritas anggaran pembangunan yang mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak membuka celah penyimpangan.
“Masih ada jalan yang cepat rusak, daerah rawan bencana yang perlu penanganan serius, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum optimal. Di sisi lain, pembangunan gedung baru terus berjalan,” kata salah satu aktivis.
Hidayat juga menyinggung sejumlah proyek yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak, seperti pemugaran taman kota di Lapangan Tegar Beriman serta pembangunan sejumlah ikon kota di sekitar kawasan Stadion Pakansari.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan serta akses layanan kesehatan yang masih dirasakan sulit oleh sebagian warga.
“Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penyelesaian tunggakan iuran BPJS serta pembenahan sistem pelayanan kesehatan. Jika kesehatan masyarakat terjamin, pembangunan sumber daya manusia juga akan lebih optimal,” katanya.
Hidayat menegaskan, capaian pembangunan selama satu tahun kepemimpinan Bupati Bogor sebaiknya tidak langsung disematkan sebagai prestasi, melainkan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan pembangunan ke depan.
“Apakah pembangunan infrastruktur bisa dijadikan barometer prestasi seorang kepala daerah? menurut saya justru ini harus menjadi bahan evaluasi agar ke depan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
