Serap Aspirasi Warga,Ketua Komisi IV DPRD Garut Asep.Rahmat S.Pd Gelar Reses Masa sidang III di Desa Karangmulya

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

Jabar.ex-pose.Net Garut – Rabu, 2 Juli 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Garut sekaligus Ketua Komisi IV, Asep Rahmat, S.Pd dari Fraksi Gerindra, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di Kampung Cideres, tepatnya di Madrasah Al-Ikhlas, Desa Karangmulya, Kecamatan Malangbong.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Asep Rahmat untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 2. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Karangmulya Cece Suryana, S.H., para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta puluhan warga dari berbagai elemen.

Dalam sambutannya, Asep Rahmat menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kehadiran warga. “Tanpa bapak/ibu sekalian, belum tentu saya bisa melaksanakan kegiatan Reses ini. Kehadiran dan partisipasi masyarakat sangat berarti,” ungkapnya penuh rasa syukur.

Reses berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Asep memilih pendekatan dialog interaktif yang dikemas dengan model “ngobrol santai” agar masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan dan harapannya secara langsung.

Berbagai persoalan mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari masalah kepesertaan dan akses layanan BPJS, kebutuhan dukungan untuk pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah, keluhan dari kalangan pemuda terkait fasilitas olahraga, hingga permasalahan sektor pertanian yang butuh sentuhan kebijakan dari pemerintah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asep Rahmat menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh masukan ke forum pembahasan resmi di DPRD. “Aspirasi-aspirasi ini akan saya kawal dan bahas di sidang paripurna agar dapat direalisasikan dalam anggaran tahun 2026,” ujarnya.

Kegiatan reses ini menjadi bukti nyata kedekatan wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya, serta pentingnya peran DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan rakyat di tingkat kebijakan daerah.
(Redaksi)