EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Garut, 19 Maret 2026 — Apa jadinya jika kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi dengan keringat sendiri, sementara pihak yang memiliki kewenangan justru tak kunjung hadir? Itulah yang terjadi di Kampung Wareng, Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut.
Di saat akses penghubung antar desa sangat dibutuhkan, warga justru dipaksa bergotong royong membangun jembatan bambu secara swadaya. Tanpa anggaran, tanpa bantuan, tanpa kepastian. Hanya mengandalkan solidaritas dan rasa saling peduli.
Dipimpin Ketua pemuda kampung wareng RT 04,bapak Heru, masyarakat bergerak cepat. Bukan karena ingin mengambil alih peran pemerintah, tetapi karena keadaan yang seolah tidak memberi pilihan lain.
“Ini murni dari warga. Kalau bukan kita yang bergerak, mau nunggu siapa lagi?” ujar Heru.
Pernyataan itu seolah menjadi tamparan keras. Sebab faktanya, akses menuju Desa Tanjungjaya bukan kebutuhan baru. Warga sudah lama menghadapi jalur memutar yang jauh, melelahkan, dan berisiko. Petani kesulitan membawa hasil panen, anak sekolah mempertaruhkan keselamatan setiap hari.
Pertanyaannya sederhana: ke mana perencanaan pembangunan selama ini?
Ironinya semakin jelas ketika masyarakat dengan segala keterbatasan justru mampu bertindak, sementara pihak yang memiliki anggaran dan kewenangan terlihat lamban, bahkan terkesan abai.
Jembatan bambu yang kini dibangun hanyalah solusi darurat. Rapuh, sementara, dan penuh risiko. Namun itulah satu-satunya pilihan yang tersedia hari ini. Sebuah kondisi yang seharusnya tidak terjadi jika pembangunan berjalan dengan prioritas yang tepat.
“Kalau terus dibiarkan, kami yang menanggung risiko. Tapi kalau tidak dibangun, kami juga yang susah,” ungkap warga.
Situasi ini bukan sekadar soal jembatan. Ini soal keberpihakan. Ketika masyarakat harus membangun sendiri akses vital, maka wajar jika muncul anggapan bahwa kebutuhan mereka belum menjadi prioritas utama.
Gotong royong memang nilai luhur yang patut dijaga. Namun, gotong royong tidak boleh dijadikan “penutup” atas minimnya kehadiran negara di tingkat paling bawah.
Jika dibiarkan, pola seperti ini akan terus berulang: masyarakat bekerja, pemerintah menunggu, dan kebutuhan mendesak dibiarkan menggantung.
Kini warga Kampung Wareng tidak hanya berharap jembatan ini selesai. Mereka menuntut lebih: kehadiran nyata, tanggung jawab, dan keberpihakan dalam bentuk pembangunan yang layak dan permanen.
Karena jika untuk sekadar jembatan saja warga harus berjuang sendiri, maka wajar bila publik mulai bertanya lebih jauh: apakah pemerintah masih hadir untuk rakyat, atau hanya hadir di atas kertas?
(Jajang ab)
