Disorot Massa Aksi, Wabup Bogor Paparkan Fakta Persoalan Lahan PT BSS

Disorot Massa Aksi, Wabup Bogor Paparkan Fakta Persoalan Lahan PT BSS

Ex-Pose.net, BOGOR – Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade menegaskan dirinya siap menerima kritik dan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan di Kabupaten Bogor. Termasuk polemik agraria yang terjadi di lahan PT Bumi Selaras Sedaya (BSS) di wilayah Cigombong dan Cijeruk.

“Saya telah siap di kritik atas apa yang saya sampaikan. Kami ini pejabat publik, digaji oleh rakyat. Yang terpenting aspirasi disampaikan sesuai aturan yang berlaku. Dan tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Bogor,” kata Ade Jaro di Cibinong, Senin (8/6).

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Karena pembangunan Kabupaten Bogor membutuhkan kebersamaan semua pihak.

“Kabupaten Bogor ini harus kita jaga bersama-sama, kita bangun bersama-sama. Siapa pun yang menyampaikan aspirasi silakan, tetapi dengan cara-cara yang santun. Kami sebagai pelayan masyarakat tentu akan melayani dan itu menjadi tanggung jawab kami,” ujar Ade Jaro.

Ade Jaro menjelaskan dirinya mengetahui secara langsung persoalan yang berkembang di wilayah Cigombong dan Cijeruk. Karena pernah melakukan pengawasan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di wilayah tersebut.

“Persoalan penggarapan lahan PT BSS perlu di lihat secara objektif karena terdapat perbedaan antara petani penggarap tradisional dan pihak yang memanfaatkan lahan dalam skala besar,” jelasnya.

Ia menyebut terdapat masyarakat lokal yang sejak lama menggarap lahan PT BSS untuk bertani dengan luasan relatif kecil. Mulai dari sekitar 1.000 hingga 3.000 meter persegi dan di lakukan secara turun-temurun.

“Masyarakat yang memang sejak dulu bertani dan menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut harus mendapat perhatian. Sampai hari ini saya tidak pernah mendengar ada konflik antara penggarap kecil dengan PT BSS,” katanya.

Namun demikian, Ade Jaro menilai terdapat pula pihak-pihak yang menguasai lahan dalam skala besar hingga beberapa hektare. Dan bahkan mendirikan bangunan di atas lahan tersebut.

“Kalau ada yang menguasai lima hektare, sepuluh hektare atau lebih, kemudian membangun vila atau bangunan mewah, tentu ini berbeda. Ini harus di lihat secara objektif karena bukan lagi petani kecil yang menggarap untuk kebutuhan hidupnya,” ujar dia.

Menurut Ade Jaro, pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak melalui dialog dan kesepakatan bersama.

Ia mencontohkan adanya aspirasi dari kepala desa terkait permukiman warga yang telah berdiri turun-temurun di atas lahan yang masuk dalam area PT BSS. Persoalan tersebut, kata dia, telah di bahas bersama dan terdapat komitmen agar hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim dapat memperoleh penyelesaian yang adil.

“Kami mendampingi Bupati Bogor dalam berbagai pembahasan. Prinsipnya, setiap kesepakatan harus menguntungkan semua pihak. Dan tidak merugikan masyarakat maupun perusahaan,” katanya.

Ade Jaro menegaskan Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah dan dialog.

“Serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku guna menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah,” katanya.

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya