Aksi Demo Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi di DPRD Polman
EXPOSE NET, Polewali Mandar || Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi , kembali melakukan Aksi Demo di Depan Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar , sejumlah Mahasiswa bergabung dengan Pemuda Anti Korupsi? pada pukul 10,30 WIT, Senen (13/11/23).
Adapun maksud dan tujuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi sebagai bentuk kepedulian terhadap Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.
Dugaan adanya? korupsi yang ada dilingkungan PEMDA dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar , yang sangat meresahkan Masyarakat.
Aparat Penegak Hukum (APH)? seharusnya aktif mengambil langkah untuk mencari tahu? dugaan korupsi di Pemda Kabupaten Polewali Mandar merugikan Negara .
Ifan sebagai jurkam Demo dan di dampingi zubair, selaku koordinator aksi Demo , dalam orasinya menyampaikan tuntutan yg berdasarkan data yang di miliki.
APBD yang di terima dari pusat, melalu dana DAK, DAU ditampung di Badan Pengelola Keuangan Daerah , yang di keluarkan beberapa instansi terkait sesuai anggaran belanja.
Padahal katanya. hal ini pernah di sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada saat Kunjungan ke Kabupaten Polewali Mandar namun tidak ada tindaklanjutnya.
Salah satunya adalah laporan pertanggung jawaban Bupati Polewali Mandar kepada DPRD berbeda dengan laporan pertanggung jawaban yang di berikan kepada BPK.
Padahal diketahui KPK sudah beberapa kali hadir di Kabupaten Polewali Mandar ,dalam rangka Sosialisasi Pencegahan juga menyelidiki dugaan gratifikasi DPRD Polman.
Lanjut, Irfan dan zubair menyampaikan bahwa ada “kongkaliking” DPRD dengan Bupati Polewali Mandar. Hal ini dibuktikan dengan dokumen laporan LKPJ Bupati ke DPRD sejumlah 11, M berbeda dengan ke BPK.
Laporan pertanggung jawaban keuangan Bupati kepada BPK hanya sejumlah 2,M . Ada juga anggaran NAKES sebesar 20,M di Tahun 2020 hingga di Tahun 2021 membengkak menjadi 93, M.
Padahal sama-sama? diketahui tenaga kesehatan Covid19 itu hanya menerima insentif sampai pada bulan januari saja di Tahun 2021.
Selain itu ditambah lagi? kasus bahan bakar di masa pandemi lebih tinggi di anggarkan sebesar 9,M di Tahun 2021 hingga di Tahun 2022 8,M sementara kita bandingkan pembelian obat obatan kisarannya hanya 5 M sampai 7 , M.
Bupati? maupun pejabat Pemda Kabupaten Polewali Mandar, tidak pernah mau menemui pendemo untuk memberikan penjelasan.
“Kami masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial sesuai UU, meminta keterbukaan publik atas kasus ini,” tegas irfan.(*)
Kontrbutor Sulbar : Puang LPB
- https://ex-pose.net/diduga-kadis-kominfo-provinsi-kepri-hasan-s-sos-pejabat-publik-digerogoti-oleh-praktik-korupsi-terkait-tidak-ada-keterbukaan-publik/
- https://ex-pose.net/kompolnas-puji-orasi-kapolri-saat-may-day-bentuk-pengakuan-negara-atas-peran-buruh/