ARG Kritik Wacana “Desa Ekspor” di Garut, Soroti Risiko Alih Fungsi Lahan dan Tata Kelola Daerah

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

GARUT.(13-mei-2026),Wacana pengembangan program “Desa Wisata” dan “Desa Ekspor” yang digagas Pemerintah Kabupaten Garut dan dipresentasikan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Aliansi Rakyat Garut (ARG) menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong komersialisasi ruang hidup masyarakat desa apabila tidak disertai perlindungan terhadap sektor pertanian rakyat dan tata kelola yang berpihak pada masyarakat lokal.

Koordinator ARG, Dera Hermana Rismawan, mengatakan program “Desa Ekspor” dinilai belum sejalan dengan kondisi riil infrastruktur dan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan di Garut.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih dahulu memprioritaskan pembenahan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi rakyat sebelum mendorong agenda ekspor berbasis desa.

> “Jangan sampai program pembangunan hanya menjadi slogan tanpa menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat desa, terutama kerusakan infrastruktur, lemahnya perlindungan petani, dan ketimpangan ekonomi,” ujar Dera dalam keterangannya kepada media, Rabu (13/5/2026).

ARG juga menyoroti sejumlah potensi persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam implementasi program tersebut.

Risiko Alih Fungsi Lahan

ARG menilai pengembangan kawasan wisata maupun sentra produksi ekspor harus memperhatikan keberlangsungan lahan pertanian pangan. Organisasi tersebut mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang merugikan petani.

Menurut Dera, pembangunan ekonomi desa tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan maupun hak masyarakat atas tanah dan ruang hidupnya.

Kekhawatiran Dominasi Korporasi

Selain itu, ARG menilai skema ekspor desa berpotensi hanya menguntungkan pelaku usaha besar apabila tidak dibarengi penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat seperti koperasi dan BUMDes.

Dera menegaskan, pembangunan ekonomi desa seharusnya berbasis pada penguatan kapasitas produksi masyarakat lokal, bukan semata mengejar target pasar dan investasi.

Soroti Tata Kelola dan Sistem Birokrasi

ARG juga mengkritik kesiapan birokrasi daerah dalam menjalankan program strategis berskala besar. Organisasi tersebut meminta pemerintah daerah memperkuat sistem merit dan menghindari praktik penempatan jabatan berbasis kepentingan politik.

“Program pembangunan akan sulit berjalan efektif apabila tata kelola pemerintahan belum dibenahi secara serius,” kata Dera.

Minta Partisipasi Publik Diperluas

ARG mendesak pemerintah daerah dan DPRD membuka ruang partisipasi publik yang lebih substansial dalam pembahasan arah pembangunan desa di Garut.

Mereka meminta setiap kebijakan pembangunan berbasis desa disusun melalui kajian tata ruang, analisis dampak sosial, dan pelibatan masyarakat secara aktif, terutama kelompok tani, pemuda desa, dan komunitas lokal.

Di akhir keterangannya, ARG menyatakan akan terus melakukan konsolidasi dan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dinilai berpotensi berdampak terhadap ruang hidup masyarakat pedesaan di Garut.(opx)