Kisruh Seleksi Dirut PDAM Tirta Pakuan, AMPERA: Pansel Gagal Total!

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

Kisruh Seleksi Dirut PDAM Tirta Pakuan, AMPERA: Pansel Gagal Total!

Ex-Pose.net, BOGOR – Aliansi Mahasiswa Pemuda Rakyat (AMPERA) Bogor mengkritik keras proses seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Kritik itu mencuat setelah salah satu calon Direktur Umum (Dirum) yang lolos panitia seleksi (Pansel) disebut mendapat status ‘tidak disarankan’ dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan hasil psikotes.

Ketua Umum AMPERA Bogor, Rafiansyah, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses seleksi direksi perusahaan daerah tersebut.

“Bagaimana mungkin calon yang dinyatakan bermasalah dalam aspek psikologis justru bisa lolos hingga tahap akhir seleksi? Ini menunjukkan Pansel gagal menjalankan tugasnya atau ada sesuatu yang sengaja ditutupi,” kata Rafiansyah dalam keterangannya, kemarin.

Menurutnya, proses seleksi direksi BUMD seharusnya berjalan ketat dan transparan karena menyangkut pelayanan publik. Ia merujuk pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 yang mengatur bahwa peserta dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di bawah standar tidak dapat melanjutkan tahapan seleksi.

AMPERA pun mempertanyakan kompetensi dan integritas Pansel dalam menjalankan proses seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan.

Tak hanya itu, AMPERA juga meminta Wali Kota Bogor untuk bertanggung jawab atas polemik tersebut. Sebab, Pansel dibentuk melalui keputusan kepala daerah.

“Kalau proses seleksinya bermasalah, tentu tanggung jawab politik melekat pada wali kota sebagai pihak yang membentuk dan menyetujui Pansel,” ujarnya.

AMPERA menilai rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri bukan sekadar formalitas yang bisa diabaikan. Mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 junto Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, pertimbangan Kemendagri disebut menjadi bagian penting dalam proses pengangkatan direksi BUMD.

Dalam pernyataannya, AMPERA menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Bogor. Di antaranya evaluasi total terhadap komposisi dan kinerja Pansel, transparansi hasil UKK dan psikotes calon direksi, hingga pelibatan pengawas independen dalam seleksi ulang.

Selain itu, mereka juga meminta penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur Umum yang profesional dan bebas kepentingan, serta penjelasan terbuka dari wali kota kepada publik terkait polemik lolosnya calon yang dipersoalkan tersebut.

Rafiansyah menegaskan bahwa Perumda Tirta Pakuan merupakan perusahaan strategis yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat sehingga proses pengisian direksi harus bersih dari kepentingan politik maupun kompromi elite.

“Air bersih adalah kebutuhan rakyat. Jangan jadikan PDAM sebagai ruang kompromi elite dan eksperimen seleksi yang gagal,” tutupnya.