EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
EX-POSE.NET, DEMAK || Pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digunakan kepentingan politis untuk penggalangan masa. (16/092022)
Undangan pencairan BLT BBM ketika diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disertai dengan arahan untuk memilih salah satu calon Kepala Desa Sriwulan.
Salah satu KPM yang didatangi oleh ketua RW setempat yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan bahwa telah menerima undangan pengambilan bantuan disertai dengan arahan untuk memilih calon kepala desa dengan nomor urut 01,hal ini menjadikan rumor yang tidak sehat dalam pemilihan calon kepala desa tersebut,
Saya didatangi oleh pak RW memberikan undangan bantuan BLT BBM kemudian saya diarahkan untuk memilih nomer urut 01″ ujar salah satu KPM.
Hal senada juga dialami oleh salah satu KPM yang didatangi oleh ketua RT setempat melakukan hal yang sama.
Kulo njeh ngoten, kulo di dugeni pak RT maringi undangan kalian kulo diken nyoblos pak zamroni mangkeh tanggal 16 oktober,”ucap pak RT,
Memang diketahui bahwa ada beberapa oknum ketua RT dan ketua RW di Desa Sriwulan yang menjadi team sukses bagi salah satu calon incumbent Kepala Desa Sriwulan.
Terpisah ketua panitia pilkades Desa Sriwulan Gigis Mohamad Afnan ketika dihubungi melalui sambungan telfon menyatakan bahwa hal itu adalah salah dan tidak bisa dibenarkan.
Setahu saya BLT diberikan dari pemerintah pusat sebagai akibat kenaikan BBM, dan tidak ada hubungan dengan Pilkades Desa Sriwulan tahun 2022″
Menurut mantan Kepala Desa Sriwulan Joko Sentot SE menyayangkan hal semacam itu terjadi. Seharusnya bantuan dari pemerintah tidak dipergunakan sebagai ajang kampanye pilkades. Karena bisa mencedarai kesepakatan kampanye bersih dan kampanye damai yang sudah di ikrarkan oleh kedua calon kepala desa.
Sayang sekali cara-cara itu dilakukan oleh oknum ketua RT dan ketua RW, seharusnya ketua RT atau RW berlaku netral dalam ajang kontestasi pilkades, walaupun memihak tidak seharusnya menggunakan cara-cara yang tidak pantas dan seakan “membodohi” masyarakatnya sendiri?, ucap Joko Sentot.
Bantuan dari pemerintah kok seakan-akan di salah artikan bantuan dari calon Kades, yo kui ora bener to ( Itu tidak benar ya ? Red)?,pungkasnya. (Sutarso)
