Ketua LSM GMBI KMS Cibalong Soroti Ketertutupan Proyek Pemerintah,Desak Gubernur Jabar Bertindak Tegas

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

Jabar.ex-pose.Net GarutCibalong, – Ketua LSM GMBI KSM Cibalong Distrik Garut mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak pemborong proyek pemerintah yang dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan proyek yang didanai oleh uang negara.

Ketua LSM tersebut menuturkan bahwa permintaan data penting seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak direspons oleh pemborong. Penolakan tersebut beralasan pada dalih “privasi”, padahal informasi itu tergolong sebagai informasi publik yang seharusnya dapat diakses masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih lanjut, pihak LSM mengungkapkan adanya indikasi upaya tidak etis dari pemborong proyek yang justru mencoba memberikan amplop kepada pihak LSM sebagai pengganti informasi yang diminta. Tindakan tersebut dinilai sangat tidak pantas dan berpotensi sebagai bentuk awal dari tindak pidana korupsi.

“Ini bukan sekadar soal data. Ini soal transparansi, soal kejujuran dalam mengelola uang rakyat. Kami tidak bisa menerima amplop sebagai ganti transparansi,” tegas Ketua LSM GMBI KSM Cibalong.

Tidak hanya itu, nomor WhatsApp milik Ketua LSM pun diblokir oleh pihak pemborong setelah permintaan informasi kembali diajukan. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya niat untuk menghindari pengawasan masyarakat.

Pihak LSM berharap Gubernur Jawa Barat dapat bersikap lebih tegas dalam mengawasi jalannya proyek-proyek pemerintah di daerah, serta menindak pihak-pihak yang menghalangi keterbukaan informasi publik.

“Ini alarm bagi semua pihak. Jika tidak segera ditindaklanjuti, budaya tertutup seperti ini akan menjadi celah besar bagi penyelewengan anggaran,” pungkasnya.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, instansi pengawas, dan pemerintah daerah agar integritas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara benar-benar dijaga demi kesejahteraan masyarakat.

(Undang Wiga)