Masyarakat Pancawati Tolak Aksi Massa, Pemdes: Demi Jaga Pelayanan Publik

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

Masyarakat Pancawati Tolak Aksi Massa, Pemdes: Demi Jaga Pelayanan Publik

Ex-Pose.net, BOGOR — Pemerintah Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, menolak rencana aksi massa yang akan digelar Aliansi Petarung di Kantor Desa Pancawati. Penolakan itu disampaikan melalui surat pernyataan bersama yang ditandatangani unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan RT dan RW.

Kepala Desa Pancawati, Iqbal Jayadi mengatakan penolakan tersebut merupakan sikap kolektif untuk menjaga pelayanan publik dan ketertiban lingkungan. Menurut dia, kantor desa merupakan fasilitas umum yang digunakan masyarakat setiap hari.

“Kantor desa adalah tempat pelayanan masyarakat. Kami menilai rencana aksi massa berpotensi mengganggu pelayanan publik,” katanya di Pancawati, Rabu (17/12).

Ia mengatakan pemerintah desa menghormati hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, menurut dia, penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan melalui mekanisme dialog dan jalur hukum yang tersedia.

“Kami membuka ruang klarifikasi dan dialog. Jika ada keberatan atau dugaan pelanggaran, mekanismenya melalui institusi yang berwenang,” ujarnya.

Iqbal Jayadi menyatakan seluruh proses administrasi dan pelayanan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah desa siap memberikan keterangan apabila diminta oleh aparat penegak hukum atau instansi terkait dan memberikan data dan penjelasan yang dibutuhkan,” kata dia.

Menurutnya, penolakan terhadap rencana aksi massa juga didasari pertimbangan menjaga kondusivitas sosial di masyarakat. Ia menilai penyampaian isu di ruang publik perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Ketua RW 013, Nanang, menyebut adanya persoalan di tingkat lingkungan yang selama ini ditangani melalui mekanisme internal.

“Dimana salah satu koordinator aksi tersebut membangun saung semi permanen tanpa ijin pemilik lahan serta tanpa koordinasi dengan RT dan RW setempat,” jelasnya.

Menurut dia, persoalan tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait karena menimbulkan pertanyaan dari warga sekitar. Ia mengatakan setiap kegiatan pembangunan di lingkungan desa seharusnya melalui koordinasi agar tidak memicu persoalan di kemudian hari.

“Kami tidak melarang kegiatan apa pun, tetapi ada aturan lingkungan yang perlu dipatuhi,” ujarnya.

Nanang menilai persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa tanpa melibatkan aksi massa.

“Saya berharap semua pihak mengedepankan komunikasi dan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Desa Pancawati bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama berharap situasi desa tetap kondusif dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.

Penulis: Rieke 

Editor: Refer