EX-POSE.NET : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya
Oknum Dewan Diduga Caplok Aset Rakyat, KOPAD Siap Kepung Kejari Kota Bogor
Ex-Pose.net, BOGOR – Koalisi Pemantau Aset Daerah (KOPAD) mengecam adanya penyerobotan aset daerah berupa lahan Fasilitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (Fasum) yang diduga di lakukan oleh oknum anggota DPRD Kota Bogor.
Koordinator KOPAD, RA Fajrul Islam mengatakan Fasos Fasum tersebut berasal dari pengembang perumahan di RT 04, RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor yang seharusnya menjadi aset milik pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat sekitar.
“Berdasar keterangan warga setempat, aset itu diduga telah dikuasai oleh kolega oknum anggota DPRD Dapil Bogor Utara,” ujarnya di Kota Bogor, Minggu (15/2).
Lanjutnya, kasus penyerobotan aset daerah berupa Fasos Fasum itu telah di selidiki oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
“Namun, sampai saat ini belum ada titik terang terhadap proses penyelidikan tersebut,” ujar Fajrul.
Fajrul menilai, mandeknya kasus penyerobotan aset daerah yang diduga di lakukan oleh oknum anggota DPRD itu membuat elemen masyarakat geram.
“Sebagian malah menduga bahwa pihak Kejari telah masuk angin,” katanya.
Ia, meminta agar pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor tidak main-main dalam proses penyelidikan kasus penyerobotan aset daerah itu.
“Kejari harus segera mengungkap masalah ini. Karena kasus penyerobotan Fasos Fasum merupakan kejahatan serius. Apalagi dilakukan oleh seorang pejabat,” ujar Fajrul.
Ia menegaskan, aset pemerintah daerah yang berasal dari pengembang seharusnya di gunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Maka, jika terbukti aset tersebut telah di kuasai dan di pergunakan untuk kepentingan pribadi, maka pelaku harus dihukum berat,” ucap Fajrul.
Selain itu, Fajrul juga mengultimatum kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor agar segera mengungkap permasalahan tersebut.
“Jika tidak, pihaknya akan mengajak warga untuk melakukan aksi demonstrasi besar besaran di kantor Kejaksaan,” katanya.
“Kami akan mengajak warga untuk menggelar demo di Kejari untuk menyelamatkan aset daerah demi kepentingan masyarakat,” sambung Fajrul.
