Terlindungi: Warga Jakut Keluhkan Kesulitan Mengunggah Berkas ke Sistem Silon KPUD DKI Jakarta

Warga Jakut Keluhkan Kesulitan Mengunggah Berkas ke Sistem Silon KPUD DKI Jakarta Ex-Pose.net, Jakarta ? Sejumlah masyarakat mengeluhkan kendala dalam mengunggah berkas ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang di kelola oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. Keluhan tersebut datang dari berbagai kalangan. Salah satunya seorang emak-emak berinisial MT warga Jakarta Utara. Ia mengaku menghadapi kesulitan saat mencoba memasukkan data dan dokumen persyaratan pencalonan. "Sejak di buka untuk pendaftaran, platform Silon sering mengalami gangguan teknis," katanya di kediamannya di Jakarta Utara, Rabu (19/6/2024). Ia menambahkan, berapa kerabatnya (pengguna-red) mengeluhkan hal yang sama. Di mana mereka tidak dapat mengunggah dokumen penting. Seperti formulir pendaftaran dan surat dukungan. "Saya sudah mencoba berkali-kali, tetapi setiap kali mengunggah berkas, selalu muncul pesan error. Ini jelas sangat mengganggu proses pencalonan," ujar MT. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah menggelontorkan dana hibah hampir Rp1 triliun ke KPUD untuk pelaksanaan Pilkada 2024. ?Walaupun anggaran Rp1 triliun itu tidak hanya untuk Platform Silon saja. Namun dana tahap pertama itu telah di berikan dari bulan Desember tahun lalu. Berarti harusnya sudah ada persiapan sehingga tidak akan ada gangguan teknis pada Silon," kata MT. Senada, seorang pria berinisial E warga Jakarta Utara mengungkap seharusnya tidak ada keluhan dari masyarakat adanya gangguan teknis pada Silon. Hal ini harus bisa di pertanggungjawabkan oleh KPUD DKI Jakarta. "Apakah anggaran tersebut salah satunya dari pajak yang di setorkan masyarakat ke pemerintah. Brartikan itu uang rakyat juga yang di gunakan untuk Pilkada tahun ini," kata E. Terkait hal tersebut E meminta Bawaslu DKI Jakarta yang mempunyai tugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pilkada. Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pilkada dan lain sebagainya segera menindaklanjuti masalah ini agar proses pencalonan tidak terhambat.

Terkait

Related Posts:

Related posts:

Pos Terkait

Baca Juga