Putusan Praperadilan Indra Iskandar Disorot, LAKSI Desak KPK Pulihkan Nama Baik

EX-POSE.NET  : Latest-Trusted-Objective | Berita Terkini - Terbaru - Terpercaya

Jakarta –17 April 2026 Putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menuai perhatian luas publik. Putusan tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan prosedur penetapan tersangka oleh lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Elemen masyarakat yang juga aktivis, Azmi Hidzaqi, melalui siaran persnya menyatakan dukungan terhadap hasil praperadilan yang membatalkan status tersangka Indra Iskandar. Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan peran hakim dalam mengoreksi dugaan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum serta menegakkan prinsip due process of law.
“Putusan hakim sangat objektif dan sesuai dengan asas keadilan serta hak asasi manusia, juga sejalan dengan prosedur hukum acara pidana,” ujar Azmi.
Ia menegaskan bahwa putusan praperadilan bersifat final dan mengikat, sehingga pihak KPK diharapkan menghormati putusan tersebut. Selain itu, LAKSI juga mendesak agar KPK segera memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Indra Iskandar sebagai pemohon dalam perkara tersebut.
Putusan ini sendiri dibacakan oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima sebagian permohonan praperadilan. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa penetapan Indra Iskandar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Hakim juga menilai tindakan KPK dalam menetapkan tersangka tersebut sebagai perbuatan sewenang-wenang. Penetapan itu didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan tertanggal 19 Januari 2024 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 22 Januari 2024.
Di sisi lain, Azmi menyoroti menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja KPK dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai terdapat sejumlah kasus yang terkesan dipaksakan dan tidak mencerminkan profesionalitas dalam penegakan hukum.
“Ke depan, KPK harus kembali pada prinsip kehati-hatian dan profesionalitas, serta tidak gegabah dalam menetapkan tersangka,” tegasnya.
Publik pun mengingatkan agar proses hukum yang tidak kredibel tidak terulang, karena hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, KPK didorong untuk lebih mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur hukum agar setiap proses penyidikan memiliki dasar yang kuat dan tidak berujung pada pembatalan di pengadilan. (Red)